Jurus Baru Kemenhub Berantas Truk ODOL

Kompas.com - 25/10/2020, 11:01 WIB
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi lakukan pemotongan truk yang kelebihan muatan, Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) KOMPAS.com/RulyDirektur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi lakukan pemotongan truk yang kelebihan muatan, Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com – Langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memberantas truk over dimension over loading ( ODOL) biasanya dilakukan dengan cara normalisasi kendaraan. Artinya, truk yang melebihi dimensi, akan dipotong, diubah jadi ukuran standar.

Selain normalisasi kendaraan, pemerintah juga memberikan alternatif cara memberantas truk ODOL yaitu dengan cara transfer muatan. Dengan cara transfer muatan, biaya pemberantasan bisa dikurangi karena akan dibebankan kepada oprator, berbeda dengan normalisasi kendaraan.

Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Darat, Sigit Irfansyah mengatakan, penindakan normalisasi kendaraan terbagi jadi dua, secara sukarela atau melalui penegakan hukum.

Baca juga: Menu Mobil Bekas Rp 80 Jutaan di Balai Lelang, Ada Juke, Innova sampai CR-V

Truk penuh muatan parkir di Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang, Babel, Senin (22/6/2020).KOMPAS.com/HERU DAHNUR Truk penuh muatan parkir di Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang, Babel, Senin (22/6/2020).

“Apabila diperhatikan, sangat jarang sekali perusahaan yang secara sukarela melakukan normalisasi kendaraannya yang melebihi batas dimensi dan muatan. Kebanyakan cenderung menunggu pada saat penegakan hukum saja,” ucap Sigit dalam siaran resmi, beberapa waktu lalu.

Pemberantasan truk ODOL ini juga harus segera ditangani. Sebab pemerintah harus mengeluarkan anggaran hingga puluhan triliun rupiah per tahun untuk melakukan normalisasi kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi.

Baca juga: Mandalika Racing Team Diluncurkan Saat Hari Sumpah Pemuda

Sigit mengatakan, kalau normalisasi saat penegakan hukum, sangat membebani pemerintah. Lain halnya dengan transfer muatan yang biayanya dibebankan ke operator. Menurut Sigit, hal ini bisa membuat efek jera bagi para pelanggar.

Transfer muatan ini bukan kegiatan yang baru, sebelumnya sudah dilakukan di beberapa daerah,” kata Sigit.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X