Pajak Nol Persen Lebih Berfaedah bagi Kendaraan Niaga

Kompas.com - 26/09/2020, 15:10 WIB
Presiden Joko Widodo menaiki salah satu produk mobil yang diluncurkan bersamaan dengan peresmian pabrik mobil Esemka milik PT Solo Manufaktur Kreasi, di Sambi-Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019) siang. ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo menaiki salah satu produk mobil yang diluncurkan bersamaan dengan peresmian pabrik mobil Esemka milik PT Solo Manufaktur Kreasi, di Sambi-Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019) siang.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendapat soal relaksasi pajak nol persen sebaiknya diberikan untuk kendaraan niaga, ternyata tak hanya disuarakan oleh pengamat transportasi, tetapi juga datang dari pengamat otomotif.

Menurut Bebin Djuana, ada baiknya pemerintah memberikan stimulus pajak berupa nol persen atau diskon lainnya ke sektor niaga, baik yang bergerak di bidang transportasi umum maupun logistik.

Hal tersebut akan lebih tepat sasaran karena memiliki manfaat yang cukup besar bagi semua segmen lapisan masyarakat. Selain itu, tingkat kedaruratan masyarakat untuk membeli mobil saat ekonomi sedang sulit juga patut dipertimbangkan.

Baca juga: Bila Pajak Mobil Baru Nol Persen, Apa Kabar Pasar Mobkas?

"Kalau menyasar ke kendaraan niaga, saya pikir lebih tepat dengan beragam faktor pertimbangan. Selain itu, secara manfaatnya kan juga lebih besar dan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, itu jelas sekali," ucap Bebin kepada Kompas.com, Jumat (26/9/2020).

PT Mobil Anak Bangsa (MAB) resmi melakukan serah terima perdana bus listriknya kepada PT Paiton Energy.KOMPAS.com/Stanly PT Mobil Anak Bangsa (MAB) resmi melakukan serah terima perdana bus listriknya kepada PT Paiton Energy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Contoh, untuk sektor komersial yang bergerak di bidang logistik. Menurut Bebin, saat diberikan relaksasi berupa potongan pajak walau tidak sampai nol persen, maka akan berpengaruh ke biaya logistik yang menurun.

Kondisi mahalnya ongkos logistik, secara faktor tak hanya dari segi kendaraan, tetapi juga perpajakan biaya pembangunan dari kendaraannya yang juga cukup tinggi. Karena itu, ongkos angkut pun menjadi mahal yang membuat harga barang yang akan dijual pun semakin tinggi.

Namun, bila soal pajak-pajak tersebut bisa diringankan oleh pemerintah, maka yang terjadi bisa sebaliknya. Pemerintah bahkan bisa melakukan intervensi ke pengusaha logistik untuk menurunkan biaya lantaran perpajakannya sudah dipangkas.

"Efek dari itu semua hasil akhirnya ke masyarakat, jadi roda bisnis tetap berjalan, masyarakat juga menikmati, bahkan seluruh lapisan masyarakat," kata Bebin.

Baca juga: Realisasi Stimulus Pajak Mobil Baru Nol Persen Masih Tanda Tanya

DFSK Super CabFoto: DFSK DFSK Super Cab

Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) beberapa waktu lalu sudah menggaungkan adanya relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) nol persen. Hal tersebut bertujuan untuk mendongkrak penjualan mobil baru.

Namun, seiring waktu usulan tersebut justru kontraproduktif lantaran tak ada keputusan apa-apa hingga saat ini. Sementara yang terjadi, banyak masyarakat menunda pembelian yang membuat agen pemegang merek (APM) akhirnya merana.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X