Pajak Nol Persen Lebih Berfaedah bagi Kendaraan Niaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendapat soal relaksasi pajak nol persen sebaiknya diberikan untuk kendaraan niaga, ternyata tak hanya disuarakan oleh pengamat transportasi, tetapi juga datang dari pengamat otomotif.

Menurut Bebin Djuana, ada baiknya pemerintah memberikan stimulus pajak berupa nol persen atau diskon lainnya ke sektor niaga, baik yang bergerak di bidang transportasi umum maupun logistik.

Hal tersebut akan lebih tepat sasaran karena memiliki manfaat yang cukup besar bagi semua segmen lapisan masyarakat. Selain itu, tingkat kedaruratan masyarakat untuk membeli mobil saat ekonomi sedang sulit juga patut dipertimbangkan.

"Kalau menyasar ke kendaraan niaga, saya pikir lebih tepat dengan beragam faktor pertimbangan. Selain itu, secara manfaatnya kan juga lebih besar dan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, itu jelas sekali," ucap Bebin kepada Kompas.com, Jumat (26/9/2020).

Contoh, untuk sektor komersial yang bergerak di bidang logistik. Menurut Bebin, saat diberikan relaksasi berupa potongan pajak walau tidak sampai nol persen, maka akan berpengaruh ke biaya logistik yang menurun.

Kondisi mahalnya ongkos logistik, secara faktor tak hanya dari segi kendaraan, tetapi juga perpajakan biaya pembangunan dari kendaraannya yang juga cukup tinggi. Karena itu, ongkos angkut pun menjadi mahal yang membuat harga barang yang akan dijual pun semakin tinggi.

Namun, bila soal pajak-pajak tersebut bisa diringankan oleh pemerintah, maka yang terjadi bisa sebaliknya. Pemerintah bahkan bisa melakukan intervensi ke pengusaha logistik untuk menurunkan biaya lantaran perpajakannya sudah dipangkas.

"Efek dari itu semua hasil akhirnya ke masyarakat, jadi roda bisnis tetap berjalan, masyarakat juga menikmati, bahkan seluruh lapisan masyarakat," kata Bebin.

Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) beberapa waktu lalu sudah menggaungkan adanya relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) nol persen. Hal tersebut bertujuan untuk mendongkrak penjualan mobil baru.

Namun, seiring waktu usulan tersebut justru kontraproduktif lantaran tak ada keputusan apa-apa hingga saat ini. Sementara yang terjadi, banyak masyarakat menunda pembelian yang membuat agen pemegang merek (APM) akhirnya merana.