Blokir STNK Tak Perlu ke Samsat, Begini Caranya

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak sedikit pemilik kendaraan yang masih bingung cara untuk melakukan pemblokiran surat mobil atau sepeda motor yang sudah dipindahtangankan.

Padahal, melakukan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan yang sudah dijual sebenarnya tidaklah rumit dan sangat mudah.

Bahkan pembekuan STNK tersebut bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Pemilik kendaraan lama yang baru saja memindahtangankan kendaraannya bisa melakukan pemblokiran secara daring.

Baca juga: Wacana Pajak Mobil Baru Nol Persen, Ingat Lagi Soal Pajak Progresif

Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlinya Ayu mengatakan, blokir kendaraan bisa dilakukan di rumah atau di mana saja tanpa harus datang ke Samsat.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Hallo Sobat Pajak. Apa itu Tarif Pajak Progresif? Tarif Pajak Progresif adalah Pengenaan Pajak Kendaraan DKI Jakarta. Didasarkan Atas Nama dan/atau Alamat Yang Sama. Sesuai Perda No. 2 Tahun 2015. Besaran Tarif Pajak Progresif seperti ini Sobat Pajak : Kendaraan Pertama Tarif 2% Kendaraan Kedua Tarif 2,5% Kendaraan Ketiga 3% Kendaraan Keempat 3,5% Kendaraan Kelima 4% Dst naik 0,5% tiap penambahan satu kendaraan, Dengan Pengenaan maksimal sebesar 10% Mau tidak kena Pajak Progresif??? Cukup dengan 1 Mobil dan 1 Motor saja. #Pajak #PajakJakarta #PajakKendaraanBermotor #PajakProgresif #SWDKLLJ #SamsatJakarta #BapendaJakarta #NTMCPolri #JasaRaharja #KendaraanBermotor #JktInfo #DKIJakarta @ntmc_polri @pt_jasaraharja @jktinfo @dkijakarta

A post shared by Humas Bapenda Jakarta (@humaspajakjakarta) on Aug 31, 2020 at 12:44am PDT

Hal ini karena blokir kendaraan bermotor bisa dilakukan secara online, sehingga bisa dilakukan dari mana saja.

“Untuk memblokir STNK bisa dengan membuka linknya https://pajakonline.jakarta.go.id selanjutnya pemilik melakukan registrasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata Herlina saat dihubungi Kompas.com belum lama ini.

Setelah melakukan registrasi, Herlina melanjutkan, nantinya data kendaraan yang sesuai dengan NIK akan muncul.

Baca juga: Begini Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Untuk melakukan pemblokiran, langkah yang perlu dilakukan yaitu pemilik kendaraan bisa memilih menu PKB (Pemblokiran Kendaraan Bermotor).

Selanjutnya bisa memilih jenis pelayanan blokir kendaraan, kemudian memilih nomor kendaraan yang akan diblokir.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Hallo Sobat Pajak. Bagi kalian yang belum lapor jual kendaraan, segera lakukan lapor jual kendaraan kalian secara online dengan langkah-langkah yang mudah melalui https://pajakonline.jakarta.go.id. Adapun dokumen yang harus diupload : 1. Foto copy KTP pemilik kendaraan 2. Surat Kuasa bermaterai cukup dam Fotocopy KTP (Jika dikuasakan) 3. Fotocopy Surat/ Akta penyerahan/ Bukti Bayar 4. Fotocopy STNK / BPKB (Jika ada) 5. Fotocopy Kartu Keluarga/ KK 6. Surat pernyataan yang bisa di akses di bprd.jakarta.go.id Manfaatkan kemudahan blokir secara online tanpa perlu datang ke Kantor Samsat lalu hanya tinggal tunggu verifikasi persetujuan oleh Kantor Samsat. #Pajak #PajakJakarta #PajakKendaraanBermotor #SWDKLLJ #SamsatJakarta #BapendaJakarta #NTMCPolri #JasaRaharja #JktInfo #DKIJakarta @ntmc_polri @pt_jasaraharja @jktinfo @dkijakarta

A post shared by Humas Bapenda Jakarta (@humaspajakjakarta) on Sep 14, 2020 at 10:04pm PDT

Persyaratan yang diperlukan saat melakukan pemblokiran diantaranya KTP, KK, bukti jual beli, fotokopi STNK atau BPKB.

Semua persyaratan dibuat dalam bentuk softcopy atau file sehingga bisa diunggah secara online.

“Setelah itu, pemilik kendaraan lama mengunggah persyaratannya seperti dokumen fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), surat kuasa, bukti bayar, fotokopi STNK atau BPKB jika ada. Setelah itu klik kirim,” ujarnya.

Baca juga: Jika Pajak Mobil Baru Nol Persen, Harga MPV Pintu Geser Jadi Lebih Murah

Semakin mudahnya pemblokiran STNK, maka pemilik kendaraan lama tidak perlu datang ke kantor Samsat hanya untuk membekukan STNK untuk kendaraan yang sudah dijualnya.

Seperti diketahui, sejak beberapa tahun silam Pemprov DKI Jakarta sudah memberlakukan pajak progresif.

ANTARA FOTO/SENO Seorang warga memperlihatkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor yang dibayar secara daring atau online dari rumah di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pembayaran secara online itu karena diliburkannya pembayaran secara langsung melalui Samsat untuk mencegah penularan Covid-19.

Pajak bertingkat ini diterapkan bagi para pemilik kendaraan yang mempunyai lebih dari satu jenis kendaraan yang sama dengan nama dan alamat pemilik yang sama.

Kebijakan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, berikut besaran pajak progresif pribadi yang dikenakan untuk kepemilikan pertama sampai seterusnya.

Baca juga: Jika Pajak Mobil Baru Nol Persen, Fortuner, Pajero Sport, dan CR-V Cuma Rp 200 Jutaan

“Untuk itu bagi para pemilik kendaraan yang melakukan jual beli atau memindahtangankan kendaraannya disarankan segera melakukan pemblokiran STNK agar tidak terkena pajak progresif,” tutur Herlina.