Ganjil Genap Motor Disiapkan sebagai Rem Darurat

Kompas.com - 28/08/2020, 07:22 WIB
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pada pekan pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi dan hari pertama dimulainya kembali aktivitas perkantoran, arus lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pada pekan pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi dan hari pertama dimulainya kembali aktivitas perkantoran, arus lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski sudah dimasukkan ke Peraturan Gubernur (Pergub), aturan ganjil genap untuk sepeda motor di DKI Jakarta sampai saat ini belum diterapkan.

Kondisi ini kembali mendatangkan tanya soal kepastian pemberlakuan aturan tersebut. Menjawab hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo kembali menjelaskan bahwa fokus yang ada saat ini masih pada sistem ganjil genap untuk mobil pribadi.

"Ganjil genap untuk roda dua belum diterapkan, kami terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ganjil genap yang saat ini sudah berlaku," ucap Syafrin kepada Kompas.com, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Jalur Sepeda di Jalan Tol, Risikonya Tinggi

"Dari hasi evaluasi ini, jika ternyata pelaksanaan yang ada saat ini tidak mampu juga menekan mobilitas warga, maka tentu untuk opsi kendaraan roda dua termasuk penerapannya sepanjang hari itu bisa diterapkan," kata dia

Lebih lanjut, Syafrin mengatakan, meski aturan ganjil genap untuk motor sudah masuk ke Pergub 51 dan diubah kembali menjadi Pergub 80 Tahun 2020, bukan berarti pelaksanaannya akan langsung dijalankan.

Suasana kendaraan terjebak macet di Jl. Gatot Subroto dan Tol Cawang-Grogol di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2020). Pada hari pertama  orang masuk kantoran dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Suasana kendaraan terjebak macet di Jl. Gatot Subroto dan Tol Cawang-Grogol di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2020). Pada hari pertama orang masuk kantoran dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan.

Alasan memasukkan kembali aturan pembatasan motor dengan skema ganjil genap seperti mobil pribadi di Pergub 80, diakui Syafrin, untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat.

Hal ini yang menandakan bahwa Pemprov DKI memiliki rem darurat untuk pengendalian Covid-19, yakni melalui kebijakan pembatasan lalu lintas dalam Pergub Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat, Sehat, Aman, dan Produktif.

Kondisi ini pula yang membuat Dishub belum berkoordinasi dengan pihak kepolisian soal rencana penerapannya. Bahkan dari hasil evaluasi sementara, hasil ganjil genap sekarang diklaim sudah mulai menunjukkan tren positif dengan sisi kinerja lalu lintas yang baik dan penurunan mobilitas masyarakat.

Baca juga: Polisi Sebut Ganjil Genap Motor Belum Dibicarakan Lebih Jauh

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (15/5/2020). Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyatakan dalam beberapa hari terakhir mulai terjadi peningkatan volume kendaraan yang diduga karena banyak perkantoran yang sudah tidak menerapkan work from home (WFH).ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (15/5/2020). Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyatakan dalam beberapa hari terakhir mulai terjadi peningkatan volume kendaraan yang diduga karena banyak perkantoran yang sudah tidak menerapkan work from home (WFH).

"Oleh sebab itu, dalam rangka mengingatkan kembali kepada warga bahwa Jakarta belum selesai dengan pandemi Covid, rem darurat pembatasan lalu lintas sebagi instrumen pengendalian pegerakan orang ini yang diaktifkan sejak 3 Agustus lalu," ucap Syafrin.

"Tentunya tidak secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pergub, tapi pelaksanaannya secara bertahap sambil kami evaluasi apakah penerapannya mampu menekan mobilitas agar warga tidak melakukan perjalan atau pergerakan yang tidak penting," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X