Mobil Pribadi Boleh Bawa Penumpang Penuh, tetapi Ada Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki fase kedua adaptasi kenormalan baru atau new normal, rupanya pemerintah masih membatasi jumlah penumpang untuk mobil pribadi. Seperti sebelumnya, kapasitas penumpang wajib dipangkas 50 persen.

Untuk mobil berkapasitas tujuh sampai delapan orang, hanya boleh membawa empat orang. Sementara kapasitas lima penumpang, seperti sedan, hatchback, atau citycar hanya boleh menampung tiga penumpang.

Namun demikian, ada kelonggaran yang diberikan Kementerian Perhubungan ( Kemenhub), yakni boleh membawa penumpang dalam kapasitas normal atau penuh.

Baca juga: Muncul Wacana Parkiran Mobil dan Motor Terapkan Physical Distancing

Akan tetapi, syaratnya penumpang yang dibawa adalah satu keluarga dan  berdomisili satu rumah atau alamat.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Petugas melakukan penyekatan di pos Rindu Alam, Kabupaten Bogor, Senin (1/6/2020). Penyekatan di lokasi yang berbatasan dengan wilayah Cianjur ini untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 melalui aktivitas mudik masyarakat.

"Kalau satu rumah dan keluarga tidak masalah, mobil pribadi boleh diisi penuh sesuai kapasitas," ucap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi, Rabu (1/7/2020).

Tidak hanya itu, Budi juga mengatakan bahwa aturan ini berlaku pada tiga fase yang telah ditetapkan.

Bahkan tidak terkait dengan sistem zonasi wilayah, artinya baik di zona merah, oranye, kuning, maupun hijau tetap boleh membawa penumpang penuh.

Kondisi ini juga sebelumnya diutrakan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo. Menurut Syafrin, pengertian membawa penumpang penuh dibuktikan melalui kartu tanda penduduk (KTP), selama masih satu alamat makan akan diperbolehkan.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta No. 105 Tahun 2020 tentang Pengendalian Sektor Transportasi untuk pencegahan COVID-19 pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB Transisi yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengurangi potensi menyebarnya wabah COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Pencegahan pada sektor Tansportasi meliputi: 1. Pengendalian kapasitas angkut pada Transportasi pribadi dan Umum serta jam operasional. 2. Pengendalian mobilitas penduduk melalui pengutamaan penggunaan sepeda dan berjalan kaki. 3. Perlindungan terhadap penumpang, awak dan sarana transportasi. Silahkan cermati infografis berikut untuk lebih paham ya #sobatdishub taati peraturannya supaya COVID-19 bis a segera selesai dan Kota Jakarta Bebas CORONA. #dishubdkijakarta

A post shared by DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (@dishubdkijakarta) on Jun 9, 2020 at 2:24am PDT

"Pengecualian boleh terisi penuh, atau tidak dibatasi 50 persen ini harus ditekankan. Jadi KTP harus sama atau lebih ke keluarga inti yang memang tinggal dalam satu rumah, bukan keluarga tapi lain alamat, harus satu kartu keluarga (KK)," ucap Syafrin.

Baca juga: Fase Kedua Jelang New Normal, Penumpang Mobil Pribadi Masih Dibatasi

Sedangkan untuk mobil yang digunakan tidak dalam satu alamat atau bukan keluarga yang tinggal dalam satu rumah, maka tetap memberlakukan pembatasan 50 persen penumpang.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Petugas melakukan pemeriksaan pada H-1 Lebaran di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Larangan diberlakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang dilarang keluar dari wilayah Jabodetabek.