Polisi Mulai Data Pengemudi Bus, Truk dan Taksi buat Pemberian Insentif

Kompas.com - 15/04/2020, 19:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberian insentif bagi pengemudi bus, truk, kernet bus, truk, dan sopir taksi akan segera dilaksanakan. Presiden RI Joko Widodo mengatakan kalau pemberian insentif akan melalui program keselamatan oleh Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono, mengatakan, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) masing-masing Polda bertugas mendata pihak-pihak yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

“Jadi Dirlantas masing-masing Polda sudah mendatakan yang berhak mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian,” katanya melalui siaran langsung di akun Facebook Divisi Humas Polri, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Perpanjang Masa Berlaku SIM dan STNK Selama PSBB Dapat Keringanan

bus akapmobilkomersial.com bus akap

Jadi bagi pemilik usaha transportasi darat bisa mengumpulkan data-data dari pengemudi yang membutuhkan bantuan, lalu bisa diserahkan ke Dirlantas daerahnya masing-masing.

Namun saat ini setelah memberikan data pengemudi, belum ada tindak lanjut terkait pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

Seperti yang dikatakan Kurnia Lesani Adnan, Pemilik PO SAN dan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI). Setelah memberikan data, belum ada tindak lanjut lagi akan seperti apa mekanisme pembagian BLT nya.

“Jumat lalu Polresta sudah meminta data pengemudi dan kernet, namun belum ada tindak lanjut lagi,” ucap Pria yang akrab disapa Sani kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: Catat, Ini Lokasi Razia Kendaraan Selama Penerapan PSBB di Jawa Barat

Shafruhan, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta, mengatakan, belum mendapatkan informasi teknis pembagian bantuannya.

“Data sudah kami kirim ke Dishub DKI, namun belum ada kelanjutan teknisnya seperti apa. Kapan akan direalisasikannya, karena itu anggaran realokasi dari Polri,” kata Shafruhan kepada Kompas.com.

Program keselamatan ini akan diberikan oleh Dirlantas masing-masing daerah. Jadi mekanismenya diserahkan kepada masing-masing Dirlantas Polda masing-masing. Jadi mekanismenya bisa berbeda-beda setiap daerahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.