Cukai Karbon Jadi Opsi yang Lebih Menguntungkan daripada PPN 12 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan harga mobil dan motor baru, termasuk di sektor otomotif.

Namun, ada alternatif yang lebih menarik untuk meningkatkan pendapatan negara, yaitu penerapan cukai karbon.

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), mengusulkan cukai karbon sebagai solusi alternatif meningkatkan penerimaan pajak selain dari PPN.

"Terkait potensi cukai karbon, jika kita ingin memperoleh ruang fiskal baru, dalam konteks ini adanya ruang baru bagi pendapatan negara atau pendapatan pemerintah,” ujar Safrudin, dalam diskusi Catatan Mitigasi Emisi Kendaraan Tahun 2024 di Jakarta, Senin (30/12/2024).

“Kan sekarang isunya pemerintah akan mencari income baru, sumber pendapatan baru. Setelah dicari berbagai cara, tidak menemukan solusi. Maka diambil cara-cara kuno yaitu dengan cara menaikkan pajak,” kata dia, yang biasa disapa Puput.

Cukai ini bisa dikenakan berdasarkan tingkat emisi gas buang kendaraan, memberikan insentif bagi kendaraan dengan emisi rendah dan penalti untuk kendaraan dengan emisi tinggi.

Misalnya, kendaraan yang melebihi batas emisi, seperti MPV, bisa dikenakan cukai karbon yang menambah harga jual, sementara kendaraan listrik atau beremisi rendah akan mendapatkan potongan harga.

Menurut Puput, penerapan cukai karbon bisa menciptakan ruang fiskal baru yang jauh lebih besar daripada penerapan PPN 12 persen.

Dengan perhitungan yang matang, di sektor otomotif pemerintah bisa mendapatkan pendapatan hingga Rp 92 triliun per tahun dari cukai karbon.

Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tambahan penerimaan dari PPN 12 persen, yang diperkirakan hanya sekitar Rp 67 triliun.

Kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.