Jawaban JK Soal Insentif dan Infrastruktur Mobil Listrik - Kompas.com

Jawaban JK Soal Insentif dan Infrastruktur Mobil Listrik

Stanly Ravel
Kompas.com - 11/08/2017, 17:03 WIB
Wakil PResiden Republik Indonesia, H.M Jusuf Kalla mengunjungi booth Mercedes- Benz
 di GIIAS 2017 Wakil PResiden Republik Indonesia, H.M Jusuf Kalla mengunjungi booth Mercedes- Benz di GIIAS 2017

Tangerang, KompasOtomotif - Pemerintah mulai mengulirkan pengalihan industri otomotif roda empat dari mesin konvensional ke listrik. Meski harus diakui Indonesia agak tertinggal dalam penerapan maupin persiapannya dibandingkan negara tetangga lainnya di Asia.

Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla mengatakan Indonesia akan mengejar ketertinggalan tersebut, dan saat ini pun pemerintah sudah mencangkan terget untuk populasi mobil listrik.

" Mobil listrik itu kan tadi (di GIIAS) sudah banyak prototipe-nya, banyak juga konsepnya. Itu, kan perkembangan dari hybrid ke mobil full electric, dan ini pada 2025 nanti populasinya sudah 20 persen lah," ucap Wapres yang akrab di sapa JK, Jumat (11/8/2017).

Sedangkan ketika ditanya soal pendukung kelangsungan mobil listrik dari sisi infrastuktur, JK mengatakan bahwa hal tersebut akan segera terselesaikan. Dengan begitu maka akan mendorong proses peralihan dari mobil konvensional ke listrik.

Baca : Regulasi Mobil Listrik, Harus Berpihak Pada Industri Lokal

"Kalu dilihat ada dua sisi, makin baik infrastruktur itu juga akan mengurangi pemakain mobil pribadi, tapi dilain pihak perbaikan infrastruktur keluar daerah itu juga akan meningkatkan penjualan. Ekonomi akan baik, ekonomi baik kan masyarakat juga butuh mobil," kata JK.

Wakil PResiden Republik Indonesia, H.M Jusuf Kalla mengunjungi booth Daihatsu
 di GIIAS 2017 Wakil PResiden Republik Indonesia, H.M Jusuf Kalla mengunjungi booth Daihatsu di GIIAS 2017

Sementara untuk insentif dan pengembangan, JK menjelaskan bahwa hal tersebut akan mengarah pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

"Tentu karena ini kalau mobil listrik artinya pemakaian bahan bakar menurun, bbm itu kan mesti di subsidi, nah itu berarti mengurangi juga konsumen subsidi. Kalau kita turunkan PPnBM-nya dapat fungsi dalam negeri, tentu juga menjadi sesuatu yang baik. Untuk pengembagan, nanti akan ke pihak swasta karena pemerintah tidak punya konsep gitu, ini teknologinya kan harus international," kata JK.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisStanly Ravel
EditorAgung Kurniawan
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM