Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawaban JK Soal Insentif dan Infrastruktur Mobil Listrik

Kompas.com - 11/08/2017, 17:03 WIB
Stanly Ravel

Penulis

Tangerang, KompasOtomotif - Pemerintah mulai mengulirkan pengalihan industri otomotif roda empat dari mesin konvensional ke listrik. Meski harus diakui Indonesia agak tertinggal dalam penerapan maupin persiapannya dibandingkan negara tetangga lainnya di Asia.

Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla mengatakan Indonesia akan mengejar ketertinggalan tersebut, dan saat ini pun pemerintah sudah mencangkan terget untuk populasi mobil listrik.

"Mobil listrik itu kan tadi (di GIIAS) sudah banyak prototipe-nya, banyak juga konsepnya. Itu, kan perkembangan dari hybrid ke mobil full electric, dan ini pada 2025 nanti populasinya sudah 20 persen lah," ucap Wapres yang akrab di sapa JK, Jumat (11/8/2017).

Baca juga: Warung 25 Tahun Bangkrut Setelah Review Food Vlogger, Bang Madun: Gue Masih Punya Utang

Sedangkan ketika ditanya soal pendukung kelangsungan mobil listrik dari sisi infrastuktur, JK mengatakan bahwa hal tersebut akan segera terselesaikan. Dengan begitu maka akan mendorong proses peralihan dari mobil konvensional ke listrik.

Baca : Regulasi Mobil Listrik, Harus Berpihak Pada Industri Lokal

"Kalu dilihat ada dua sisi, makin baik infrastruktur itu juga akan mengurangi pemakain mobil pribadi, tapi dilain pihak perbaikan infrastruktur keluar daerah itu juga akan meningkatkan penjualan. Ekonomi akan baik, ekonomi baik kan masyarakat juga butuh mobil," kata JK.

Baca juga: Legenda Perancis Tonton Timnas Indonesia di Sydney, Skor 5-1 Menipu


Sementara untuk insentif dan pengembangan, JK menjelaskan bahwa hal tersebut akan mengarah pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

"Tentu karena ini kalau mobil listrik artinya pemakaian bahan bakar menurun, bbm itu kan mesti di subsidi, nah itu berarti mengurangi juga konsumen subsidi. Kalau kita turunkan PPnBM-nya dapat fungsi dalam negeri, tentu juga menjadi sesuatu yang baik. Untuk pengembagan, nanti akan ke pihak swasta karena pemerintah tidak punya konsep gitu, ini teknologinya kan harus international," kata JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau