“Carbon Tax” Bisa Mengerdilkan Perakit Mobil di Indonesia - Kompas.com

“Carbon Tax” Bisa Mengerdilkan Perakit Mobil di Indonesia

Ghulam Muhammad Nayazri
Kompas.com - 21/04/2017, 08:22 WIB
cumminsforum.com Ilustrasi kepulan aspa hitam mobil diesel

Jakarta, KompasOtomotif – Wacana pemberlakuan pajak kendaraan bermotor berdasarkan emisi karbon atau carbon tax, ternyata masih sedikit mengganjal pihak Gabungan Industri Kedaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Curhatan Gaikindo tersebut diutarakan di sela-sela diskusi mengenai roadmap industri kendaraan yang dikaitkan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan target penurunan Gas Rumah Kaca (GRK), di Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Bahkan disebut kalau carbon tax bisa jadi adil kepada merek-merek yang punya pabrik di Indonesia, jika tidak disusun dengan beberapa modifikasi.

Gambaran kasarnya, pajak berdasarkan emisi dihitung dari berapa gram emisi karbon yang dikeluarkan kendaraan dalam satu kilometer, atau gram per kilometer (g/km CO2). Jika mentah-mentah seperti itu, maka mobil yang diproduksi dalam negeri bisa kedodoran, karena dianggap bisa kena pajak lebih besar.

“Kalau sekarang mesin yang dibuat di luar negeri dan diimpor lebih bagus teknologinya, yang tentu emisi gram per kilometernya akan kecil. Sementara di dalam negeri masih menggunakan teknologi lima tahun lalu. Jadi mereka yang tergolong mobil mewah bisa kena pajak murah, sedangkan kami di sini bisa lebih mahal karena emisinya misalnya bisa sampai 200 g/km, sementara mereka 100 g/km,” ujar Jongkie D Sugiarto, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kamis (20/4/2017).

“Pasalnya, produsen dalam negeri juga sudah investasi besar di sini, membuka lapangan kerja dan lainnya,” ucap Jongkie.

Modifikasi

Meski begitu, Jongki bersama dengan Gaikindo setuju dengan carbon tax, tapi jika memang komposisi regulasinya tidak merugikan. Mereka juga tidak lantas tinggal diam, tapi sedang melakukan kajian dan simulasi, terkait penyesuaian tarif tersebut.

“Idealnya bagaimana? misalnya dengan mengkategorikan ukuran mesin saja. Jadi yang ukuran mesinnya 1.000cc misalnya, akan dikenakan berapa pajak emisinya, kemudian makin tinggi juga ditentukan berapa dan seterusnya, bisa kan dibedah-bedah lagi,” ucap Jongkie.

“Jadi supaya fair, terhadap teknologi yang sekarang ini. Ini bisa berlaku sampai produsen dalam negeri meningkatkan teknologi mesinnya,” kata Jongkie.

PenulisGhulam Muhammad Nayazri
EditorAgung Kurniawan
Komentar

Terkini Lainnya

Close Ads X