JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi memulai penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen atau B40 mulai 1 Januari 2025.
Implementasi program mandatori B40 tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024, yang diumumkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
“Kementerian ESDM baru selesai melakukan rapat internal membahas secara detail terkait urusan biodiesel. Kami telah memutuskan peningkatan biodiesel dari B35 ke B40, dan hari ini kami umumkan sudah berlaku mulai 1 Januari 2025,” ujar Bahlil, dikutip dalam siaran persnya, Senin (6/1/2025).
Baca juga: Pemerintah Memastikan B40 Diterapkan 1 Januari 2025
Langkah ini merupakan bagian dari agenda Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada ketahanan energi, swasembada nasional, dan komitmen menuju net zero emission pada tahun 2060.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa program mandatori biodiesel ini akan membawa dampak signifikan terhadap pengurangan impor BBM.
Berdasarkan hitungannya, implementasi B40 diproyeksikan menghemat devisa sebesar Rp 147,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan B35 yang menghemat Rp 122,98 triliun.
Dengan demikian, penghematan tambahan sekitar R p25 triliun bisa diperoleh melalui pengurangan impor BBM jenis minyak solar.
Baca juga: Usia Lebih dari 70 Tahun Sebaiknya Pensiun Mengemudi
Selain manfaat ekonomi, program B40 memberikan kontribusi besar dalam aspek sosial dan lingkungan, seperti peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 20,9 triliun.
Kemudian juga penyerapan tenaga kerja lebih dari 14 ribu orang (off-farm) dan 1,95 juta orang (on-farm), serta pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 41,46 juta ton CO2e per tahun.
Pada tahun 2025, pemerintah telah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel, dengan rincian 7,55 juta kl untuk Public Service Obligation (PSO) dan 8,07 juta kl untuk non-PSO.
Penyaluran biodiesel B40 akan melibatkan 24 Badan Usaha (BU) BBN untuk produksi biodiesel, dua BU BBM untuk distribusi B40 ke PSO dan non-PSO, serta 26 BU BBM yang khusus menangani penyaluran B40 untuk non-PSO.
Baca juga: Cari City Car Baru, Ini Update Harganya per Januari 2025
Dengan implementasi B40 yang berjalan, pemerintah optimistis dapat meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50 persen atau B50 pada tahun 2026.
“Kalau berjalan baik, atas arahan Presiden Prabowo, kita akan dorong implementasi B50 pada 2026. Program ini adalah bagian dari perintah Presiden untuk meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi impor,” kata Bahlil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.