Dapat Subsidi Rp 7 Juta, Pilihan Motor Listrik Belasan Juta Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghapus empat syarat subsidi motor listrik (molis). Kebijakan baru lebih sederhana, berupa satu KTP per unit bisa mempermudah pembelian motor listrik dengan subsidi Rp 7 juta.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan empat kriteria masyarakat yang bisa membeli motor listrik subsidi. Di antaranya adalah masyarakat yang memiliki KUR, BPUM, penerima BSU, dan penerima subsidi Listrik <900 VA.

Menurut aturan baru, kriteria pembeli motor listrik subsidi diubah menjadi WNI berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP.

Baca juga: Polusi Udara Jabodetabek Diklaim Bukan karena Kendaraan Bermotor

Dok. Rakata Motor Motor listrik Rakata S9

Lalu satu NIK KTP berlaku untuk pembelian satu unit motor listrik baru model apapun. Pembelian motor listrik subsidi bisa dilakukan melalui sistem online yang tersedia.

Pergantian peraturan ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No.6 Tahun 2023 tentang pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Dilansir dari laman situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira.id) (4/9/2023), terdapat 30 model motor listrik yang berhak mendapat subsidi Rp 7 juta.

Baca juga: Vinales Ketahuan Melanggar Regulasi Soal Tekanan Ban di Catalunya

Dengan bantuan tersebut, secara langsung membuat belasan model motor listrik tersebut kini memiliki harga yang terjangkau.

Model-model lansiran Selis, Rakata, Volta, Viar, hingga Yadea kini dibanderol sekitar belasan juta rupiah saja.

Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, mengatakan, kebijakan baru ini diharapkan bisa meningkatkan penggunaan motor listrik di Indonesia.

Baca juga: Big Bird Luncurkan Bus Baru Pakai Sasis Isuzu

Kompas.com/Donny Smoot Motor kasih promo khusus di PEVS 2023

“Target 200.000 unit (hingga akhir 2023) kita lihat. Kita harapkan bisa tercapai pada tahun ini. Oleh karena itu, kita ubah, kita revisi Permenperinnya,” ujar Agus di Jakarta (29/8/2023).