Ini Dasar Hukum Penyitaan Kendaraan yang Bisa Dilakukan Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejak surat tilang manual ditarik tak sedikit pengendara kemudian melepas pelat nomor atau TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Hal ini bertujuan agar kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) kesulitan merekam pelanggar.

Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto, mengatakan, dibutuhkan cara lain untuk tetap menindak para pelanggar aturan lalu-lintas tersebut.

Salah satunya dengan penindakan tegas menyita langsung kendaraan tersebut, karena mencopot pelat nomor adalah tindakan melawan hukum dan berpotensi digunakan untuk tindak pidana kejahatan.

Baca juga: Diskon LMPV Awal Tahun, Stargazer Tembus Rp 35 Juta

Lihat Foto

Mobil berplat nomor AD 9490 NM, milik pelaku aksi balap mobil berintensitas Irdan (21) warga Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mengaku melakukan aksinya pada 28 Juni 2022, pukul 01.00 WIB, lalu, yang dilaksanakan penyitaan oleh Polresta Solo.(KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati)

Meski begitu, sering dijumpai pelanggar lalu lintas menunjukan sikap menolak pada saat petugas akan menyita kendaraan bermotor sebagai barang bukti pelanggaran lalu lintas.

Kendala Teknis, 11 Mobil di Rumah Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Belum Diangkut KPK

Artikel Kompas.id

“Berbagai alasan beragam yang disampaikan oleh pelanggar terhadap petugas yang melakukan pemeriksaan antara lain tidak ada kendaraan lain untuk meneruskan perjalanan,” ujar Budiyanto, dalam keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).

“Tidak ada uang untuk ongkos dan sebagainya, dan ketidaktahuan dalam pelanggaran lalu lintas, kendaraan bermotor dapat disita sebagai barang bukti tilang,” kata dia.

Baca juga: Berawal dari Kondektur, Sampai Jadi Pemilik Perusahaan Bus AKAP

Budiyanto menjelaskan, dasar hukum penyitaan kendaraan yang dilakukan polisi mengacu pada Pasal 260 ayat (1) huruf a UU No 22 Tahun 2009, yang berbunyi:

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik kepolisian negara RI selain yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang tentang kepolisian negara RI, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan lalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.

Baca juga: Rossi Naik Podium Bersama Sean Gelael di 24 Hours of Dubai

Lihat Foto

Polisi lalu lintas menilang sejumlah pengendara motor yang melawan arah di Jalan Panglima Polim tepatnya di Stasiun MRT Blok A, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (30/9/2021) sore.(KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJO)

Kemudian pada Pasal 32 ayat (6) PP No 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan alasan lain kendaraan disita atau ditahan, yakni :

a. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

b. Pengemudi tidak memiliki SIM.

c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan laik jalan.

d. Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk alat melakukan tindak pidana.

e. Kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia.

Baca juga: Stok Lawas XL7 dan Ertiga Masih Ada, Diskon mulai Rp 30 Juta

Lihat Foto

Pengemudi tertangkap kamera tilang elektronik tidak menggunakan sabuk pengaman di Solo, Jawa Tengah.(Satlantas Surakarta)

“Itulah kira-kira dasar dan kriteria, penyitaan ranmor dalam pelanggaran lalu lintas. Di luar pelanggaran tersebut petugas dapat menyita barang bukti yang lain (SIM, STNK, Buku Kir, dan sebagainya),” kata Budiyanto.

Budiyanto menambahkan, hal ini bisa dilakukan karena pada dasarnya setiap anggota Polri melekat kewenangan diskresi kepolisian.