Polisi Bisa Pantau Kendaraan yang Nunggak Pajak Lewat Tilang Elektronik

Kompas.com - 19/07/2022, 10:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama instansi terkait lainnya, termasuk Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan mengoptimalkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dukungan yang dilakukan Korlantas Polri, yaitu memanfaatkan teknologi traffic law enforcement (ETLE) alias tilang elektronik. 

"ETLE atau tilang elektronik bisa berhasil dengan maksimal dengan dukungan data kendaraan dan pengemudi yang juga akurat. Masyarakat kita ajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak," ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi di Jakarta belum lama ini.

Baca juga: Dapat Surat Tilang ETLE Padahal Tidak Melanggar? Ini Cara Urusnya

Firman melanjutkan, sistem tilang elektronik ini dapat memuat data kunci yang berfungsi pada ranah kepatuhan pajak. Sumber data utama ETLE memuat nama pemilik kendaraan, alamat dan data kendaraan termasuk pemenuhan kewajiban pajak seperti jatuh tempo pembayaran PKB.

Seorang warga membayar pajak kendaraan bermotor dari rumah secara daring atau online di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pembayaran secara online itu karena diliburkannya pembayaran secara langsung melalui Samsat untuk mencegah penularan Covid-19.ANTARA FOTO/SENO Seorang warga membayar pajak kendaraan bermotor dari rumah secara daring atau online di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pembayaran secara online itu karena diliburkannya pembayaran secara langsung melalui Samsat untuk mencegah penularan Covid-19.

"Oleh karena karena itu, instrumen tilang elektronik ini bisa digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Hal tersebut untuk mencegah kelalaian pemilik kendaraan dalam membayar kewajiban pajak," tutur Firman.

Berdasarkan data PT Jasa Raharja, terdapat 40 juta kendaraan atau 39 persen dari total kendaraan yang tercatat belum melakukan pembayaran pajak. Secara nominal merupakan potensi penerimaan pajak, karena diperkirakan bisa lebih dari Rp 100 triliun.

"Dari penggunaan ETLE, pihak Polri dapat menindak pelanggaran lalu lintas yang ada dan dapat mengetahui masa berlaku pajak dari Kendaraan tersebut," kata Firman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.