Penjelasan soal Gratis Tarif Tol jika Macet di Gerbang Tembus 1 Km

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah bakal menggratiskan tarif tol saat mudik Lebaran 2022 apabila kemacetan pada gerbang tol sudah lebih dari 1 kilometer (km).

"Kalau di tol sudah ada kesepakatan, kalau macetnya di gerbang lebih dari 1 km, bebas (biaya tol)," kata Budi disitat dari Money.Kompas.com, Rabu (20/4/2022).

Ketika mengonfirmasi terkait pernyataan tersebut, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menjelaskan, tujuannya lebih untuk mendorong para operator jalan tol untuk sigap melayani masyarakat yang akan mudik.

Baca juga: Bebas Ganjil Genap, Seberapa Realistis Mudik Pakai Mobil Listrik?

Terlebih lagi, berdasarkan survei yang sudah dilakukan, dari 85,5 juta orang yang mudik, sebanyak 47 persennya diprediksi akan melakukan perjalanan via darat, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum.

"Jadi itu istilahnya untuk memotivasi operator jalan tol, untuk benar-benar mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar tidak terjadi antrean, terutama di gerbang tol," ujar Adita kepada Kompas.com, di kawasan SCBD, Kamis (21/4/2022).

Lebih lanjut, Adita mengatakan, ada banyak upaya yang bisa dilakukan operator jalan tol untuk mencegah terjadinya antrean panjang.

Seperti menambah gerbang tol pembayaran, memberlakukan petugas yang mobile, dan lain sebagainya agar tak terjadi kepadatan.

Baca juga: Mudik Jakarta-Surabaya Naik Avanza, Minimal Bawa Duit Rp 1,2 Juta

PT. Jasa Marga Sejumlah kendaraan terlihat meninggalkan Gerbang Tol Cikampek 2

Namun, ketika ditanya apakah nantinya kebijakan gratis tol akan diterapkan bila memang volume kendaraan sudah membeludak, hingga membuat kemacetan lebih dari 1 km dari gerbang tol, Adita menegaskan keputusannya ada dikepolisian.

"Intinya Pak Menteri itu ingin memacu operator jalan tol, bukan hanya Jasa Marga saja, tapi yang lain juga agar mudik ini lancar," ucap Adita.

"Kita lihat situasi di lapangan, (bila terjadi antrean) itu diskresinya seperti yang sudah disampaikan ada di kepolisian," katanya.