Kompas.com - 04/11/2021, 08:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan pihak terkait berencana menerapkan skema pembayaran tol yang canggih, modern, serta mudah.

Pengembangan tersebut mengacu pada Teknologi Toll Road 4.0, di mana transformasi sistem transaksi akan diimplementasikan lewat pembayaran berbasis Multi-Lane Free Flow (MLFF) dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS).

Sehingga, terciptalah lalu lintas yang bebas dari kemacetan sekaligus bisa menekan tingkat polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor. Tidak hanya itu, pemanfaatan digitalisasi juga semakin meningkat.

Baca juga: Aturan Baru, Semua Kendaraan Bakal Ditempel Stiker Hologram

Kemacetan sepanjang 8 kilometer pada H-7 lebaran terjadi di gerbang pintu keluar Tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (11/7/2015) meski delapan dari sembilan pintu difungsikan untuk arus keluar kendaraan dari Jakarta menuju Palimanan. Kemacetan parah berpotensi terjadi di gerbang tol ini pada puncak arus mudik lebaran. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOKRISTIANTO PURNOMO Kemacetan sepanjang 8 kilometer pada H-7 lebaran terjadi di gerbang pintu keluar Tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (11/7/2015) meski delapan dari sembilan pintu difungsikan untuk arus keluar kendaraan dari Jakarta menuju Palimanan. Kemacetan parah berpotensi terjadi di gerbang tol ini pada puncak arus mudik lebaran. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Sebab ketika diterapkan secara penuh, tidak akan ada lagi gardu tol dan pengguna terhubung dengan satelit untuk proses pembayarannya. Jadi, kendaraan tidak perlu berhenti saat ingin masuk atau keluar jalan tol.

"Adanya road tax, saya rasa suatu langkah yang baik karena bisa jadi nanti akan dimanfaatkan sebagai sistem pendeteksi kendaraannya," ucap Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno kepada Kompas.com, Rabu (3/11/2021).

"Arahnya sangat jelas ya, supaya lalu lintas bisa terkontrol secara baik dan maksimal. Tetapi memang harus benar-benar terintegrasi serta transparan, terkhusus prihal proses pembayaran," kata Djoko, melanjutkan.

Jangan sampai, aturan terkait berdiri sendiri karena dapat menjadi dampak buruk terhadap pengendara lain. Seperti, pembayaran pungutan tol hanya dapat dilakukan di Samsat ketika membayar pajak kendaraan.

"Jangan sampai nanti pengendara kaget, tiba-tiba biaya pajaknya tinggi karena diakumulasikan dengan pembayaran tol. Ini harus jelas," katanya.

Baca juga: Pakai Knalpot Racing Bisa Bikin Emisi Gas Buang Meningkat

Kendaraan melintasi Tol Pejagan - Brebes, Jawa Tengah, saat arus mudik lebaran H-6, Sabtu (11/7/2015). Tol Pejagan-Brebes dioperasikan untuk mengurangi kemacetan arus mudik lebaran meski kondisi fisik jalan masih jelek. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOKRISTIANTO PURNOMO Kendaraan melintasi Tol Pejagan - Brebes, Jawa Tengah, saat arus mudik lebaran H-6, Sabtu (11/7/2015). Tol Pejagan-Brebes dioperasikan untuk mengurangi kemacetan arus mudik lebaran meski kondisi fisik jalan masih jelek. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Di samping itu, kondisi transportasi umum atau pengganti pun harus kerap diperhatikan agar mengurangi kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas harian.

Lebih lanjut, pengawasan juga harus baik agar tidak ada oknum yang bisa memalsukan stiker atau aturan modern berlaku nantinya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.