Kemenhub Siapkan Pembatasan Mobilitas Jelang Libur Nataru

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah bersiap melakukan pengendalian mobilitas masyarakat dan pengetatan protokol kesehatan, untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 usai masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, mengatakan, libur Nataru selalu identik dengan mobilitas masyarakat. Namun, jangan sampai mobilitas itu menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

“Kalau kita belajar dari Nataru tahun 2020 yang lalu, ini memang terjadi peningkatan mobilitas, itu sekitar ada 6 juta orang yang bergerak keluar dari Jabodetabek,” ujar Adita, dalam diskusi virtual yang disiarkan Youtube FMB9ID_IKP (3/11/2021).

Baca juga: Begini Pengecekan Syarat Perjalanan Transportasi Darat di Jawa-Bali

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Sebanyak 16 titik lokasi penyekatan disiapkan Polda Banten untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang nekat mudik. Terutama dijalur menuju Pelabuhan Merak

“Ini yang perlu diantisipasi, karena pada tahun lalu saja, dengan angka sebesar itu terjadi lonjakan kasus hampir 30 persen,” kata dia.

Adita juga mengatakan, pemerintah sedang menyusun langkah antisipasi untuk menahan pergerakan masyarakat.

Khususnya bagi orang yang akan berpergian untuk kepentingan liburan, wisata, termasuk juga kepentingan-kepentingan di sektor perekonomian yang lain.

Baca juga: Segera Meluncur, Perkiraan Harga Toyota Avanza Baru Mulai Keluar

Dok. Jasa Marga Ilustrasi penyekatan di jalan tol Jakarta-Cikampek

“Apakah itu nantinya pembatasan mobilitas, ataukah pengetatan syarat. Yang paling penting sebenarnya adalah aktivitas di hulu itu bisa kita kendalikan. Karena transportasi ini hanya menangkap aktivitas yang ada di hulu,” ucap Adita.

“Kalau di hulunya tidak dikendalikan, transportasi yang dibatasi justru bisa berbalik. Berbalik dalam arti nanti terjadi antrean, terjadi over capacity, yang justru nanti tidak kondusif di situasi pandemi,” ujar dia.