Aturan Baru, Jalan Darat Kebutuhan Mendesak Tak Wajib Kartu Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai upaya menekan mobilitas pada masa libur Idul Adha, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali merubah syarat perjalanan yang tertuang pada SE 51 tahun 2021 sebagai perubahan dari SE 43.

Adapun perubahan yang dimaksud adalah ketentuan pada angka 5 huruf a dengan penambahan 9a yang isinya terkait petunjuk pelaksana perjalanan orang menggunakan transportasi darat di masa libur Idul Adha dari 19-25 Juli 2021.

Dijelaskan bila seluruh bentuk perjalanan orang ke daerah dengan moda transportasi darat dibatasi unsuk sementara dan hanya dikecualiakn bagi dua jenis perjalanan, yakni :

Baca juga: Kemenhub Targetkan Populasi Bus Listrik Mencapai 100 Persen pada 2045

- Pelaku perjalanan dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal, dan

- Pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak, yakni : pasien dengan kondisi sakti keras, ibu hamil yang didampingi 1 orang anggota keluarga, kepentingan persalinan didampingi maksimal 2 orang, dan pengantar jenazah non Covid-19 dengan jumlah maskimal 5 orang.

ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA Petugas gabungan Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor meminta dokumen perjalanan kepada pengendara saat melakukan penyekatan di pintu keluar Tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Jawa Barat, Minggu (18/7/2021). Penyekatan kendaraan di gerbang tol pintu keluar menuju jalur wisata Puncak selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat itu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan kendaraan selain plat (F) akan diputar balik. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya.hp.

Selebihnya, syarat perjalanan untuk jarak jauh dengan moda transportasi darat yang harus melengkapi kartu vaksinasi serta hasil negatif antigen atau PCR, masih tetap berlaku sama dengan SE 43.

Namun ada pengecualian yang diberikan untuk jenis perjalanan mendesak yang akan ke luar daerah, yakni tak perlu lagi menunjukan kartu vaksin. Aturan ini juga berlaku untuk kendaraan yang mendistribusikan logistik.

Baca juga: Ada 1.038 Pos Penyekatan, Lalu Lintas Menuju Jakarta Turun 40 Persen

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Kementerian Perhubungan RI (@kemenhub151)

Terkait Surat Tanda Registrasi Pekerja atau STRP, juga tetap wajib dibawa. Hal ini bisa digantikan Surat Keterangan lain yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan syarat wajib ditandatangani pejabat minimal eselon 2 dan berstempel basah atau tanda tangan elektronik.

"SE 51 Tahun 2021 ini mulai berlaku sejak 19 Juli 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, dalam keterangan resminya, Senin (19/7/2021).