JAKARTA, KOMPAS.com - Kakorlantas Polri Irjen Istiono meminta perkantoran sektor esensial dan non-esensial turut mematuhi aturan pembatasan mobilitas dan aktivitas selama masa PPKM darurat Jawa dan Bali.
Hal tersebut dilakukan supaya pengendalian mobilitas warga semakin optimal sehingga penyebaran dan penularan virus corona (Covid-19) dapat dikendalikan.
Demikian pernyataannya saat menanggapi permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi penyekatan selama PPKM darurat karena mobilitas warga masih cukup tinggi.
Baca juga: Keluar dan Masuk Tol Jakarta-Cikampek Harus Tunjukkan STRP
"Harusnya tidak saja mengandalkan penyekatan dengan pengetatan mobilitasnya, namun sektor esensial dan non-esensial patuh aturan. Kalau sektor hulu patuh akan sangat mengurangi beban mobilitas di jalan," ujar Istiono, Minggu (18/7/2021).
Ia mengaku, mobilitas warga di tingkat desa dan perkampungan pada masa PPKM darurat memang masih tinggi. Sebab, di wilayah terkait memiliki banyak faktor dan sektor yang dikecualikan.
"Oleh karena itu, peran camat, kepala desa, RT/RW dan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas-ormas ikut berperan aktif kurangi mobilitas masyarakat," katanya.
"Baik dengan cara sosialisasi maupun pengetatan keluar-masuk desa, perkampungan, dan perumahan," lanjut Istiono.
Tak lupa, Istiono juga meminta orang tua turut berperan aktif menjaga dan mengingatkan keluarga sendiri. Jadi, pemutusan penyebaran atas Covid-19 bisa bergerak optimal.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa aktivitas dan mobilitas di beberapa wilayah DKI Jakarta masih cukup ramai selama masa PPKM darurat.
Baca juga: Plus Minus Bus dengan Model Double Glass
Data itu didapatkan saat dirinya memantau langsung aktivitas masyarakat saat penyekatan besar-besaran dilakukan seiring dengan penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.
"Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan. Tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi saya ke Pulogadung tadi saya lihat masih cukup ramai, tadi malam saya ke kampung juga ramai banget," kata Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).
Tak hanya di Pulogadung, ia juga menyoroti mobilitas dan keramaian di beberapa kampung walau tidak ia sebutkan secara rinci.
"Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi, apakah efektif juga menurunkan kasus," ujar presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.