Knalpot Aftermarket Dilarang, Penganggur Bisa Bertambah

Kompas.com - 06/04/2021, 15:41 WIB
Patung warga sedang membuat knalpot di Jalan Kiswadi Desa Pesayangan Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (10/3/2017). Desa ini disebut desa knalpot karena sejumlah warganya memproduksi knalpot mobil dan motor. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIPatung warga sedang membuat knalpot di Jalan Kiswadi Desa Pesayangan Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (10/3/2017). Desa ini disebut desa knalpot karena sejumlah warganya memproduksi knalpot mobil dan motor.

Jika penggunaan knalpot aftermarket dilarang, menurut Atenx, juga ada dampak buruk lainnya, seperti perajin knalpot.

"Kalau misalnya produsen knalpot aftermarket ditutup, pengangguran jadi naik dan itu jumlahnya banyak sekali. Di kota-kota besar pun tukang knalpot motor atau mobil yang kecil-kecil juga banyak jumlahnya," kata Atenx.

Salah satu kota perajin knalpot adalah Purbalingga. Menurut Atenx, pembuatan knalpot di sana sudah menjadi budaya.

"Sebuah daerah yang sudah punya trademark sendiri tentang skill yang mereka punya, itu kan sudah jadi budaya. Harusnya pemerintah justru mendukungnya," ujar Atenx.

Menurutnya, jika satu kota Purbalingga ditutup usaha pembuatan knalpotnya, bisa dibayangkan berapa banyak angka penganggurnya yang naik.

Tak sedikit produsen knalpot lokal yang berhasil melakukan ekspor ke beberapa negara lainnya, mulai dari lingkup ASEAN hingga Eropa.

Baca juga: Akui Kesalahan dalam Razia Knalpot Bising, Polisi akan Gandeng KLHK

"Saya pernah ngobrol dengan salah satu produsen knalpot yang bisa bertahan di tengah pandemi. Mereka jualannya tidak ke kota-kota besar di Indonesia, karena di sana sudah banyak knalpot dari luar yang masuk. Mereka jualannya justru ke Malaysia, ke Thailand, dan lainnya. Mereka hanya bikin knalpotnya, sementara mereknya dari si pemesan," kata Atenx.

Terkait polemik razia knalpot, menurut Atenx, pihak kepolisian tidak salah. Sebab, polisi hanya menjalankan tugas berdasarkan undang-undang yang sudah dibuat.

"Seharusnya, pemerintah tak hanya mengeluarkan peraturan untuk pihak manufaktur saja. Tapi, keluarkan juga aturan khusus untuk yang modifikasi, agar tidak tumpang tindih," ujar Atenx.

Suasana pembuatan knalpot di salah satu rumah produksi di Jalan Kiswadi Desa Pesayangan Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (10/3/2017). Desa ini disebut desa knalpot karena sejumlah warganya memproduksi knalpot mobil dan motor.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Suasana pembuatan knalpot di salah satu rumah produksi di Jalan Kiswadi Desa Pesayangan Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (10/3/2017). Desa ini disebut desa knalpot karena sejumlah warganya memproduksi knalpot mobil dan motor.

Produsen knalpot aftermarket asal Bandung yang enggan disebutkan namanya juga mengatakan, seharusnya pemerintah mendukung UKM knalpot lokal.

"Di tengah pandemi seperti ini, di saat banyak lapangan kerja tutup, tapi kami tetap bisa menyediakan lapangan kerja. Kami juga taat membayar pajak," kata Atenx.

Dia juga mengatakan, sebisa mungkin pihaknya sudah mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X