Mudik Dilarang, Pengusaha Bus Minta Pemerintah Tegas Tutup Semua Akses

Kompas.com - 26/03/2021, 13:32 WIB
Polisi menghentikan bus untuk diperiksa di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/5/2019) dini hari. Kegiatan penyekatan dan razia yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dibantu oleh personel TNI itu untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa ke Jakarta terkait pengumuman hasil pemilihan presiden pada Rabu, 22 Mei 2019 di KPU. ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOPolisi menghentikan bus untuk diperiksa di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/5/2019) dini hari. Kegiatan penyekatan dan razia yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dibantu oleh personel TNI itu untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa ke Jakarta terkait pengumuman hasil pemilihan presiden pada Rabu, 22 Mei 2019 di KPU.

Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pengusaha transportasi yang resmi memiliki izin lantaran harus merana akibat larangan.

Baca juga: Mudik Tidak Dilarang, Libur Lebaran Bisa Jadi Kebangkitan PO Bus

"Kita yang berizin dilarang, patuh dengan aturan, tapi yang mobil pribadi atau pelat hitam itu, masih bisa sampai ke kampung halaman. Jelas tidak adil, jadi intinya kami terima aturannya bila memang demikian, tapi pemerintah harus tegas dan sanggup menutup semua akses kecuali untuk logistik saja," ucap Sani.

Kecemburuan

Tak hanya Sani, Anthony Steven Hambali, pemilik PO Sumber Alam juga mengatakan hal senada. Menurut dia, adanya larangan mudik Lebaran tahun ini bisa maksimal dilakukan bila prosesnya tidak seperti tahun lalu.

"Bicara tahun lalu masih ada yang bisa pulang kampung, jadi artinya tidak efektif penyekatannya. Kalau dilakukan menyeluruh pada semua moda atau jalur transportasi, itu baru bisa maksimal," ucap Anthony.

Baca juga: Libur Akhir Tahun, Jumlah Kendaraan Mudik Diprediksi Naik dari 2019

Polisi menginterogasi sejumlah penumpang yang diduga menumpang mobil bernomor polisi palsu saat penyekatan pemudik di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/5/2020). Satlantas Polrestabes Semarang mencatat sejak pukul 07.00-17.00 WIB sebanyak 276 kendaraan roda empat maupun bus yang mengangkut pemudik menuju Jakarta melalui gerbang tol tersebut diperintahkan untuk berputar balik karena tidak dilengkapi surat izin keluar-masuk (SIKM).ANTARA FOTO/AJI STYAWAN Polisi menginterogasi sejumlah penumpang yang diduga menumpang mobil bernomor polisi palsu saat penyekatan pemudik di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/5/2020). Satlantas Polrestabes Semarang mencatat sejak pukul 07.00-17.00 WIB sebanyak 276 kendaraan roda empat maupun bus yang mengangkut pemudik menuju Jakarta melalui gerbang tol tersebut diperintahkan untuk berputar balik karena tidak dilengkapi surat izin keluar-masuk (SIKM).

"Jadi jangan ada kecemburuan, bus tidak bisa, tapi mobil pribadi bisa, kereta bisa, atau pesawat justru bisa. Harus tegas dan kami siap bantu bila memang pemerintah seperti itu (tegas)," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.