Razia Perusakan Knalpot, Ini Kata Produsen Knalpot Lokal

Kompas.com - 07/01/2021, 17:11 WIB
Ilustrasi knalpot brong KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIIlustrasi knalpot brong
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Tindakan petugas kepolisian yang merusak knalpot pengendara sepeda motor di tempat dalam razia di Ciater, Jawa Barat, disoroti banyak pihak.

Salah satunya ialah Edi Nurmato alias Abenk, selaku produsen knalpot aftermarket bermerek Abenk Muffler asal Bogor, Jawa Barat.

Pria asal Purbalingga, Jawa Tengah, itu mengatakan, jika kepolisian akan menertibkan maka paling tidak petugas di lapangan harus punya alat ukur sound level meter.

Baca juga: Begini Razia Knalpot di Thailand, Pakai Alat Pengukur Kebisingan Suara

Razia knalpot racing pada pengguna motor di BandungIstimewa Razia knalpot racing pada pengguna motor di Bandung

"Dan harus diuji, dan kemudian jangan mengeber-geber di dekat telinga. Jangan melakukan perusakan, pemilik kasihan kan mereka belinya juga pakai uang," kata Abenk kepada Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

Abenk mengatakan, alat pengukur suara itu wajib. Sebab satuan berat pakai kg, panjang pakai meteran, kecepatan pakai kpj, sedangkan suara pakai sound level meter.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apabila memakai alat ukur sudah seperti itu seharusnya dari pemerintah sudah jelas bahwa aturan kendaraan bermotor di bawah 175 cc ambang batasnya 80 db. Oke. Itu saja yang buat patokan," katanya.

Abenk mengatakan, penegakkan aturan suara bising knalpot terlihat rancu. Sebab patokan di lapangan ialah jika tidak pakai knalpot standar pabrik artinya menyalahi aturan.

Baca juga: Cek Harga Motor Sport 250 cc Full Fairing Januari 2021

Ilustrasi knalpot berisik atau knalpot brong. KOMPAS.com/YAMIN ABD HASAN Ilustrasi knalpot berisik atau knalpot brong.

"Kalau pemerintah dalam hal ini sendiri masih ogah-ogahan, bilang ini (knalpot) tidak standar dari pabrikan kemudian langsung ditilang, itu tidak ada kejelasannya," kata Abenk

 Padahal dalam hal ini kata Abenk, semua sudah ada hukumnya.

Salah satu peraturan soal suara bising knalpot tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tingkatan kebisingan untuk motor kapasitas 80cc hingga 175cc maksimal 83 dB, dan di atas 175cc maksimal 80 dB. 

Kemudian ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 285 ayat 1.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X