Transportasi Umum Jadi Klaster Covid-19, DKI Evaluasi Ganjil Genap

Kompas.com - 08/09/2020, 07:02 WIB
Bus transjakarta melenggang di antara kemacetan di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGBus transjakarta melenggang di antara kemacetan di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi ( Pemprov) DKI Jakarta masih mengevaluasi soal penerapan ganjil genap terkait munculnya klaster Covid-19 di transportasi umum.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, evaluasi dilakukan untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah nantinya aturan ganjil genap kembali dicabut atau tetap diteruskan.

"Kami selalu transparan dan menggunakan data dan menyampaikan data itu lengkap, jadi keputusan kebijakan selalu merujuk pada angka yang senyatanya terjadi di lapangan," ujar Anies, Selasa (8/9/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, DKI Diminta Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap

10 September

Ketika dipertegas soal nasib ganjil genap akan dilanjutkan atau tidak, Anies menegaskan bahwa keputusan soal itu akan disampaikan pada akhir masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) transisi, yakni pada 10 September nanti.

Ilustrasi cegah Covid-19 di transportasi umum.Freepik Ilustrasi cegah Covid-19 di transportasi umum.

"Kita sedang menyiapkan satu paket bersama dengan nanti berakhirnya siklus PSBB. Karena PSBB kita berakhir tanggal 9, saat itu kita akan sampaikan paket kebijakan untuk fase berikutnya. Nanti akan diumumkan semuanya," kata Anies.

Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa efek ganjil genap membuat peningkatan jumlah penumpang KRL dan Transjakarta.

Klaster baru

Kondisi tersebut memicu timbulnya klaster baru di sektor transportasi umum karena berdasarkan data, sebanyak 62 persen dari 944 pasien Covid-19 yang menjalani perawatan di Rusah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet merupakan pengguna transportasi umum.

Baca juga: Ada Klaster Covid-19 di Transportasi Umum, Transportasi yang Mana?

Sejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota.ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Sejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota.

"Didapatkan data bahwa setelah adanya kebijakan ganjil genap untuk DKI Jakarta terdapat peningkatan untuk transportasi kereta api sebesar 3,5 persen, dari rata-rata 400.000 penumpang per hari," ucap Doni.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 juga meminta ke Pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi, sehingga upaya untuk mengurangi kerumunan bisa terlaksana.

Doni juga sudah mengingatkan kepada Kementerian PAN RB dan Juga BUMN, untuk membatasi mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X