Saat Bayar Pajak Kendaraan Tak Bawa KTP Bisa Diganti dengan SIM?

JAKARTA, KOMPAS.com - Melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak hanya cukup dengan membawa sejumlah uang saja, tetapi juga dibutuhkan persyaratan lain yang diperlukan.

Seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan tentunya juga membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemilik kendaraan.

Jika salah satu syarat tersebut tidak dilengkapi, maka pajak kendaraan bermotor juga tidak bisa dilakukan.

Seperti halnya tidak melengkapinya dengan KTP asli. Banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai bisa tidak syarat KTP digantikan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang nama dan alamatnya sama?

Baca juga: Telat Bayar Pajak Kendaraan, Ini Besaran Dendanya

Pengganti KTP

Menanggapi hal tersebut, Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Martinus Aditya menjelaskan, bahwa syarat utama dalam pembayaran pajak tahunan maupun lima tahunan salah satunya adalah KTP.

ditlantas polda jatim sejumlah warga membayar pajak kendaraan bermotor

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident).

“Dalam pasal 79 disebutkan mengenai aturan penerbitan STNK baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (289/8/2020).

Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai aturan dalam penerbitan STNK baru, yakni mengisi formulir.

Baca juga: Begini Cara Aktifkan Masa Berlaku STNK yang Telat Bayar Pajak Tahunan

SIM

“Pada pasal (1) huruf b dijelaskan bahwa syarat penerbitan STNK baru adalah melampirkan tanda bukti identitas. Untuk perorangan adalah KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan,” ucapnya.

Berdasarkan aturan tersebut, Martin menegaskan, bahwa pembayaran pajak menggunakan identitas lain seperti SIM tidak bisa dilakukan.

ANTARA FOTO/SENO Seorang warga memperlihatkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor yang dibayar secara daring atau online dari rumah di Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pembayaran secara online itu karena diliburkannya pembayaran secara langsung melalui Samsat untuk mencegah penularan Covid-19.

“Hal ini sudah ada di dalam aturannya yakni Perkap nomor 5 tahun 2012 tentang Regident Ranmor, jadi harus menggunakan KTP atas nama pemilik kendaraan,” ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tavip Supriyanto.

Baca juga: Catat, Ini Syarat Bayar Pajak Kendaraan 1 Tahunan

Tavip mengatakan, bahwa aturan mengenai syarat adanya KTP dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor baik satu tahunan maupun lima tahunan sudah ditetapkan dalam Perkap nomor 5 tahun 2012.

“Persyaratan pengesahan STNK salah satunya harus ada identitas diri. Dan sesuai dengan Perkap nomor 5 tahun 2012 tentang Regident Ranmor pasal 79 disebutkan bahwa untuk perorangan adalah KTP,” katanya.