Ganjil Genap Sepeda Motor Bakal Sulit Diterapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi, dianggap menjadi kebijakan yang akan sulit untuk dilakukan.

Kondisi ini lantaran jumlah motor yang beredar di Jakarta cukup banyak karena hampir setiap masyarakat memiliki motor.

Belum lagi adanya potensi negatif yang timbul, seperti pemalsuan pelat nomor sampai kenaikan jumlah motor untuk mengakali kebijakan tersebut.

Baca juga: Begini Penjelasan Anies Soal Ganjil Genap Motor dan Mobil

Darmaningtyas, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), mengatakan, meski pada dasarnya kebijakan ganjil genap untuk motor sangat baik diterapkan, namun memang diperlukan studi yang mendalam. Terutama mengenai potensi efek samping dari aturan tersebut.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Bus transjakarta melintas di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Jumlah pengguna transjakarta telah menembus 1 juta penumpang per hari. Jumlah penumpang sebanyak 1.006.579 orang tercatat pada Selasa (4/2/2020).

"Bila dilakukan ya cukup sulit memang. Pertama bagaimana pengawasannya, apakah jumlah personelnya mampu dan cukup banyak. Kemudian soal peningkatan penjualan motor juga bisa saja terjadi, apalagi harga dan untuk dapatnya juga mudah, tidak semahal mobil," ucap Darma saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/6/2020).

Untuk pembuatan pelat nomor ganda guna mengakali aturan ganjil genap, juga dianggap sangat mungkin terjadi. Apalagi sudah ada pengalaman dari kasus-kasus mobil sebelumnya dan ditambah dengan proses pengawasan di lapangannya kurang ketat.

Darma justru mengatakan harusnya penerapan pembatasan untuk motor tidak dilakukan dengan ganjil genap, melainkan dari larangan melintas pada kawasan-kawasan tertentu.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Ganjil Genap belum berlaku, pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Untuk itu akan dilakukan evaluasi pada masa transisi PSBB untuk menentukan pelaksanaan Kebijakan Ganjil Genap kedepan. #dishubdkijakarta #ganjilgenap

A post shared by DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (@dishubdkijakarta) on Jun 6, 2020 at 7:42pm PDT

Pembatasan semacam ini sudah pernah diterapkan oleh gubernur sebelumnya, saat melarang motor untuk melintasi jalan protokol Jalan MH Thamrin-Sudirman, Jakarta, beberapa tahun lalu.

Menurut Darma, pada intinya bila memang ganjil genap akan diterapkan, maka paling penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan harus diimbangi dengan tersedianya operasional angkutan umum yang memadai secara menyeluruh.

Baca juga: Ojol Bebas Ganjil Genap, Percuma Ada Pembatasan Kendaraan

"Artinya, seluruh armada Transjakarta, baik itu bus besar, bus sedang dan mikrotrans yang beroperasi di non koridor itu perlu segera dioperasikan agar dapat melayani warga untuk beraktivitas," ujar Darma.

Kondisi

Terkait soal kondisi saat ini, Darma memastikan dari segi pengguna transportasi umum akan turun drastis. Apalagi bila dibandingkan dengan masa sebelum ada pandemi Covid-19.

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Penumpang turun dari bus Transjakarta di Halte Budaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (17/3/2020). PT Transjakarta akan menambah rute perjalanan menjadi 123 rute dan menambah jam operasional, hal ini untuk mengurangi antrean panjang yang terjadi di beberapa halte pada Senin (16/3/2020) kemarin.

Faktronya tak hanya karena masyarakat yang banyak beralih ke transportsi pribadi, tapi juga sudah ada kecenderungan masyarakat yang lebih nyaman memilih produktif dari rumah, apalagi bila bidang pekerjaanya memang tak menuntut harus di kantor atau di lapangan.

"Saya percaya bahwa pergerakan orang yang kembali 100 persen seperti sebelum Covid itu baru akan pulih setelah data Covid menunjukkan angka nol. Selama data Covid masih stabil atau malah naik, pergerakan tidak secara otomatis akan pulih 100 persen," ujar Darma.

Baca juga: Larangan Mudik Selesai, Keluar Masuk Jakarta Masih Wajib SIKM

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Suasana kendaraan terjebak macet di Jl. Gatot Subroto dan Tol Cawang-Grogol di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2020). Pada hari pertama orang masuk kantoran dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan.

"Demand itu secara otomatis akan turun karena banyak yang merasa nyaman kerja di rumah dan bidang kerjaannya dapat diselesaikan di rumah. Mereka yang akan keluar rumah dengan menggunakan kendaraan, baik pribadi maupun umum adalah mereka yang jenis pekerjaannya atau aktivitasnya memang harus di luar rumah," kata dia.