Ganjil Genap Sepeda Motor Bakal Sulit Diterapkan

Kompas.com - 09/06/2020, 08:02 WIB
Suasana kendaraan terjebak macet di Jl. Gatot Subroto dan Tol Cawang-Grogol di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2020). Pada hari pertama  orang masuk kantoran dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana kendaraan terjebak macet di Jl. Gatot Subroto dan Tol Cawang-Grogol di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2020). Pada hari pertama orang masuk kantoran dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi, dianggap menjadi kebijakan yang akan sulit untuk dilakukan.

Kondisi ini lantaran jumlah motor yang beredar di Jakarta cukup banyak karena hampir setiap masyarakat memiliki motor.

Belum lagi adanya potensi negatif yang timbul, seperti pemalsuan pelat nomor sampai kenaikan jumlah motor untuk mengakali kebijakan tersebut.

Baca juga: Begini Penjelasan Anies Soal Ganjil Genap Motor dan Mobil

Darmaningtyas, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), mengatakan, meski pada dasarnya kebijakan ganjil genap untuk motor sangat baik diterapkan, namun memang diperlukan studi yang mendalam. Terutama mengenai potensi efek samping dari aturan tersebut.

Bus transjakarta melintas di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Jumlah pengguna transjakarta telah menembus 1 juta penumpang per hari. Jumlah penumpang sebanyak 1.006.579 orang tercatat pada Selasa (4/2/2020).KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Bus transjakarta melintas di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Jumlah pengguna transjakarta telah menembus 1 juta penumpang per hari. Jumlah penumpang sebanyak 1.006.579 orang tercatat pada Selasa (4/2/2020).

"Bila dilakukan ya cukup sulit memang. Pertama bagaimana pengawasannya, apakah jumlah personelnya mampu dan cukup banyak. Kemudian soal peningkatan penjualan motor juga bisa saja terjadi, apalagi harga dan untuk dapatnya juga mudah, tidak semahal mobil," ucap Darma saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/6/2020).

Untuk pembuatan pelat nomor ganda guna mengakali aturan ganjil genap, juga dianggap sangat mungkin terjadi. Apalagi sudah ada pengalaman dari kasus-kasus mobil sebelumnya dan ditambah dengan proses pengawasan di lapangannya kurang ketat.

Darma justru mengatakan harusnya penerapan pembatasan untuk motor tidak dilakukan dengan ganjil genap, melainkan dari larangan melintas pada kawasan-kawasan tertentu.

Pembatasan semacam ini sudah pernah diterapkan oleh gubernur sebelumnya, saat melarang motor untuk melintasi jalan protokol Jalan MH Thamrin-Sudirman, Jakarta, beberapa tahun lalu.

Menurut Darma, pada intinya bila memang ganjil genap akan diterapkan, maka paling penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan harus diimbangi dengan tersedianya operasional angkutan umum yang memadai secara menyeluruh.

Baca juga: Ojol Bebas Ganjil Genap, Percuma Ada Pembatasan Kendaraan

"Artinya, seluruh armada Transjakarta, baik itu bus besar, bus sedang dan mikrotrans yang beroperasi di non koridor itu perlu segera dioperasikan agar dapat melayani warga untuk beraktivitas," ujar Darma.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X