Hindari PHK Karyawan, Pabrik Mobil Kembali Beroperasi saat PSBB

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Astra Daihatsu Motor (ADM) jadi salah satu pabrikan yang memulai kembali aktivitas produksi usai libur selama beberapa minggu karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mulai Senin (27/4/2020), aktivitas pabrik Daihatsu rupanya tidak langsung melakukan produksi. Melainkan dimulai dengan latihan bagi karyawan pabrik.

“Dalam kondisi pandemi kami memastikan seluruh proses produksi ADM sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga kesehatan dan keselamatan karyawan tetap terjaga,” ujar Erlan Krisnaring, Senior Executive Director PT ADM, dalam keterangan resmi (27/4/2020).

Baca juga: Ada Risikonya, Perhatikan Hal Ini Saat Isi Bensin Tanpa Keluar Mobil

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho Pekerja merakit mobil pick up di Pabrik Mobil Esemka, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019). Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) untuk mulai beroperasi memproduksi mobil. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

Keputusan kembali beroperasinya pabrik Daihatsu tidak lepas dari kebijakan Kementerian Perindustrian yang memberikan dispensasi bagi sejumlah perusahaan untuk tetap melakukan produksi selama PSBB.

Syaratnya mereka harus mematuhi protokol kesehatan seperti yang tertera dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Lapor Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang Memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan, langkah pemerintah yang membolehkan pabrik tetap beroperasi selama PSBB patut diapresiasi.

Baca juga: Ekonomi Terdampak, Kemenhub Bahas Lagi Aturan Larangan Mudik

TMMIN (ilustrasi) mobil-mobil yang diparkir di stock yard.

Menurutnya kebijakan itu perlu dilakukan demi mempertahankan ekonomi dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hariyadi juga mengatakan, pihaknya bakal memastikan seluruh anggota beroperasi sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

“Surat edaran Menteri Perindustrian ini adalah salah satu opsi yang baik agar dunia usaha tidak serta merta terhenti,” ucap Hariyadi, dalam keterangan tertulis belum lama ini.

“Mengingat kepentingan untuk tetap memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi karyawan dan ekonomi secara makro,” katanya.