Kompas.com - 14/04/2020, 08:32 WIB
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, menuai polemik.

Terutama mengenai aturan yang membolehkan ojek online (ojol) untuk bisa beroperasi dengan membawa penumpang. Aturan ini tertuang dalam Pasal 11 huruf (d) yang menyebutkan ;

"Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan".

Pasal tersebut dianggap kontra dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor. 33 mengenai PSBB yang melarang ojol membawa penumpang dan hanya boleh untuk mengantar barang.

Baca juga: Penjelasan Kemenhub Izinkan Ojol Angkut Penumpang Saat PSBB Jakarta

Pengemudi ojek daring menunggu pesanan di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/4/2020). Pengemudi ojek daring setempat mengaku pendapatan mereka turun drastis  hingga 75 persen dari rata-rata Rp 200 ribu - Rp 400 ribu menjadi Rp 50 ribu - Rp 125 ribu per hari sejak diberlakukannya kebijakan physical distancing atau menjaga jarak fisik guna mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19).ANTARA FOTO/ARNAS PADDA Pengemudi ojek daring menunggu pesanan di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/4/2020). Pengemudi ojek daring setempat mengaku pendapatan mereka turun drastis hingga 75 persen dari rata-rata Rp 200 ribu - Rp 400 ribu menjadi Rp 50 ribu - Rp 125 ribu per hari sejak diberlakukannya kebijakan physical distancing atau menjaga jarak fisik guna mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19).

Terkait hal ini, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, bila aturan tersebut secara penerapan implementasinya akan diserahkan ke masing-masing daerah yang menerapkan PSBB.

"Jadi gini, Permenhub ini mengatur secara nasional, tidak hanya terbatas pada Jakarta saja. Ketentuan yang sifatnya PSBB ini sebenarnya implementasinya akan ada di daerah," ucap Adita saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Dengan demikian, Adita menjelaskan pemerintah daerah atau provinsi yang sudah disetujui status PSBB, akan mengimplementasikan aturan pengendalian transportasi yang ada di Permenhub.

Terkait dengan motor, menurut Adita nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik dari wilayah masing-masing. Apakah pemerintan daerah atau provinsinya mengizinkan atau tidak.

Baca juga: Polemik Izin Ojek Online Bawa Penumpang Saat PSBB

"Kami rancang ini tidak bertentangan dengan aturan Kemenkes, karena tiap wilayah itu berbeda-beda kajiannya. Ada kajian tentan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi ini yang nanti akan dikembalikan kepada daerah untuk melakukan kajian," ujar Adita.

"Jadi nanti ojek itu bisa angkut penumpang atau hanya barang saja, tergantung daerah tersebut, yang mementukan nanti pemerintahnya. Perlu diketahui, Permenhub ini mengatur secara nasional," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.