Mudik Gratis Dihapus, Pengguna Motor ke Kampung Halaman Bisa Naik Lagi

Kompas.com - 26/03/2020, 16:22 WIB
Antrean kendaraan pada arus balik H+2 Lebaran di Jalur Selatan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (7/6/2019). Satlantas Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan sistem satu arah untuk kendaraan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Bandung dan Jakarta untuk mengurai kepadatan kendaraan. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMIAntrean kendaraan pada arus balik H+2 Lebaran di Jalur Selatan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (7/6/2019). Satlantas Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan sistem satu arah untuk kendaraan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Bandung dan Jakarta untuk mengurai kepadatan kendaraan.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Imbas peredaran virus corona ( Covid-19) di Indonesia, pemerintah mulai menggodok mengenai kebijakan larangan mudik Lebaran 2020.

Salah satu langkahnya sudah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemprov DKI Jakarta, yakni mengapus program mudik gratis untuk tahun ini.

Adapun langkah ini diambil untuk memutuskan mata rantai penyebaran corona yang dikhawatirkan makin meluas ke pelosok Indonesia saat melakukan tradisi pulang kampung.

Baca juga: Imbas Covid-19, Kemenhub Hapus Program Mudik Bareng Lebaran 2020

Namun dengan adanya penghapusan program mudik gratis ini, timbul kekhawatiran lain, yakni meningkatnya penggunaan sepeda motor untuk saranan masyarakat pergi ke kampung halaman.

Suasana kepadatan di jalur Pantura Palimanan, saat kendaraan pemudik melintas di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (9/6/2019). H+4 Lebaran yang jatuh pada Minggu (9/6) merupakan puncak arus balik jalur Pantura yang didominasi kendaraan sepeda motor.ANTARA FOTO/DEDHEZ ANGGARA Suasana kepadatan di jalur Pantura Palimanan, saat kendaraan pemudik melintas di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (9/6/2019). H+4 Lebaran yang jatuh pada Minggu (9/6) merupakan puncak arus balik jalur Pantura yang didominasi kendaraan sepeda motor.

"Ini sangat bisa terjadi mengingat program mudik gratis atau mudik bareng itu kebanyakan dimanfaatkan bagi para pemotor. Saat program dihapus, ada celah mereka tetap akan balik (mudik) menggunakan motor," ujar pengamat transportasi Djoko Setijowarno, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/3/2020).

Lebih lanjut Djoko menjelaskan, pemerintah harus bersiap dengan adanya fenomena tersebut. Karena bila sampai kejadian, maka kekhawatiran tidak hanya pada penyebaran virus corona di daerah, tapi juga meningkatnya angka kecelakaan.

Mudik saat Lebaran, menurut Djoko, memang sudah menjadi budaya yang susah untuk dihilangkan, apalagi bagi masyarakat menengah ke bawah yang memang tujuan datang ke Ibu Kota untuk merantau.

Baca juga: Tiga Opsi Pemerintah soal Mudik Lebaran di Tengah Wabah Covid-19

Karena itu, bila memang pemerintah menginginkan masyarakat untuk tidak pulang kampung di tengah ancaman virus corona, maka harus ada larangan tegas. Tapi juga dibarengi dengan pemberian kompensasi.

"Pemberian kompensasi ini untuk mereka yang sudah ikut program mudik gratis, karena dibatalkan pemerintah bisa menggantinya dengan memberikan sembako atau voucher belanja sebagai gantinya," ucap Djoko.

Pemudik bersiap menaiki bus saat Mudik Bareng BUMN 2018  di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta, Sabtu (9/6). Sebanyak 62 BUMN bekerja sama dalam Program Mudik Bareng BUMN 2018 yang memberangkatkan 206.209 pemudik atau naik 74,43 persen dari tahun 2017 dengan armada bus sebanyak 3.490 unit, 98 kapal laut, 37 kereta api, serta 52 penerbangan dengan 177 kota tujuan di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc/18. GALIH PRADIPTA Pemudik bersiap menaiki bus saat Mudik Bareng BUMN 2018 di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta, Sabtu (9/6). Sebanyak 62 BUMN bekerja sama dalam Program Mudik Bareng BUMN 2018 yang memberangkatkan 206.209 pemudik atau naik 74,43 persen dari tahun 2017 dengan armada bus sebanyak 3.490 unit, 98 kapal laut, 37 kereta api, serta 52 penerbangan dengan 177 kota tujuan di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc/18.

"Bisa juga ditambah dengan memberikan kuota internet agar mereka bisa silaturahmi dengan video call. Pastinya harus dimengerti mengenai tradisi mudik, tapi di satu sisi masyarakat juga harus paham soal risiko dan kondisi saat ini karena itu pemerintah harus tegas, kalau dilarang artinya benar-benar dijaga aksesnya," kata Djoko.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X