Imbas Corona, PO Bus AKAP Siapkan Skenario bila Ada Larangan Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com – Semakin meluasnya penyebaran virus corona atau Covid-19, tidak menutup kemungkinan mudik lebaran tahun ini bisa dilarang.

Langkah pertama yang sudah dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yaitu membatalkan program mudik gratis.

Untuk mudik mandiri yang biasa dilakukan dengan menggunakan transportasi umum bisa jadi ikut dilarang. Lalu bagaimana persiapan Pengusaha Otobus (PO) terhadap mudik lebaran pada tahun 2020?

Anthony Steven Hambali, pemilik PO Sumber Alam, mengatakan, dilarang atau tidaknya mudik, tidak mempengaruhi persiapan dalam memenuhi kebutuhan transportasi.

Baca juga: Imbas Covid-19, Kemenhub Hapus Program Mudik Bareng Lebaran 2020

Kompas.com/Fathan Radityasani bus akap

“PO tetap mempersiapkan armada untuk mudik, tentunya dengan terus memantau situasi dari penyebaran virus corona ini,” kata Anthony kepada Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Anthony juga mengatakan, larangan untuk mudik dilakukan untuk masyarakat, sedangkan PO harus tetap melayani kebutuhan transportasi. Karena hal tersebut, sedang dibahas langkah-langkah yang harus dilakukan menanggapi penyebaran virus ini.

“Saat ini pun kami di IPOMI koordinasi dengan Organda, membahas opsi-opsi yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan keamanan masyarakat,” ucap Anthony.

Baca juga: Catat, Ini Arti Angka pada Tutup Radiator Mobil

Humas IPOMI dan Direktur Operasi PO Maju Lancar, Adi Prasetyo, mengatakan, opsi yang sedang dibahas terkait pekerja yang ada di industri transportasi yang berkurang pendapatannya karena virus corona.

"Perlu dicarikan solusi untuk pekerja di industri transportasi. Imbas virus ini menyebabkan jumlah penumpang turun dan pengurangan armada yang beroperasi," ujar pria yang biasa dipanggil Didit kepada Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Kompas.com/Fathan Radityasani sopir bus

Armada yang beroperasi sedikit membuat pengemudi tidak bekerja. Masalahnya, pengemudi tidak dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Padahal pada industri transportasi ini ada jutaan orang yang terancam berkurang pendapatannya.

"Sekarang juga masih mengusulkan beberapa opsi yang masih dibahas untuk diusulkan ke pemerintah, masih belum final," kata Didit.