Tiga Opsi Pemerintah soal Mudik Lebaran di Tengah Wabah Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Imbas dari penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia, pemerintah menimbang pelarangan mudik Lebaran 2020. Namun, keputusan belum bulat dan masih didiskusikan sehingga tercipta kebijakan terbaik.

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, ada tiga skenario yang saat ini masih dikaji sebagi langkah mencegah penyebaran Covid-19 ke penjuru Indonesia.

"Kami sudah bersepakat, hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik," ucap Jodi, siaran resmi Biro Komunikasi Kemenko Marves, Rabu (25/3/2020).

Baca juga: Imbas Covid-19, Kemenhub Hapus Program Mudik Bareng Lebaran 2020

Tiga skenario yang dimaksud terdiri dari bussines as usual, penghapusan mudik gratis, dan pelarangan mudik. Untuk yang pertama, artinya tradisi mudik Lebaran tetap dilakukan seperti tahun sebelumnya.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Kendaraan pemudik dari arah Jakarta melewati jalan tol jakarta-cikampek di Cikampek, Jawa Barat, Minggu (2/6/2019). Sistem satu arah atau one way mulai diterapkan di jalan tol Jakarta-Cikampek hingga tol Batang-Semarang di Jawa Tengah pada H-6 Lebaran 2019, Kamis (30/5).

Sementara langkah meniadakan mudik gratis oleh persuahaan, sebelumnya sudah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

"Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden," kata Jodi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan Tidak Mudik, Tidak Piknik Lebaran 2020 merupakan ikhtiar dalam memutus mata rantai penularan corona.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

@ditjen_hubdat Kementerian Perhubungan secara resmi meniadakan Program Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2020, untuk angkutan darat. Langkah ini diambil menindaklanjuti keputusan @bnpb_indonesia yang memperpanjang masa darurat bencana COVID-19 hingga 29 Mei 2020. Yuk, lindungi keluarga #KawulaModa dengan tidak bepergian. Silahturahmi bisa tetap asyik tanpa perlu bersentuhan fisik ???? @ditjen_hubdat @kemenhub151 #PenghubungIndonesia

A post shared by Kementerian Perhubungan RI (@kemenhub151) on Mar 23, 2020 at 10:48pm PDT

Baca juga: Nasib Datsun di Pasar Mobil Bekas, Jadi LCGC Paling Murah

Luhut yang juga ditunjuk sebagai pengganti sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, menjelaskan, berbagai skenario yang ada dibuat untuk keselamatan dan keamanan para pemudik juga seluruh masyarakat.

"Kami harus mempertimbangkan berbagai skenario. Segala kebijakan ini nantinya menunggu keputusan dari Ratas Kabinet yang akan dipimpin Bapak Presiden. Kami berharap nantinya kebijakan ini yang terbaik bagi kita semua," ujar Luhut.

Larangan

Dalam keterangan yang sama, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan mengeluarkan edaran bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2020 untuk tak menyelenggarakan mudik gratis sebagai sarana kampanye politik.

"Tahun 2020 akan ada Pilkada di 207 daerah. Kemungkinan para calon akan mengadakan mudik gratis dan Mendagri akan bersurat untuk melarang mudik gratis," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik.

KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melepas secara simbolis keberangkatan pemudik dalam Program Mudik Bareng BUMN 2019 di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (30/5/2019).

Dari sisi transportasi, Kemenhub berencana akan mengambil sejumlah langkah taktis, seperti melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Baca juga: Ekspor Mobil Indonesia Januari-Februari 2020 Naik di Tengah Virus Corona

Sementara dari sisi transportasi udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub memastikan akan memberikan layanan prima untuk pengiriman logistik serta mengurangi kuota penumpang hingga 50 persen.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Sementara TNI akan menjaga sejumlah objek vital seperti pintu tol dalam mendukung kebijakan tidak mudik Lebaran tahun ini.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Foto udara kendaraan pemudik dari arah Jakarta melewati Gerbang Tol Cikampek Utama di malam hari di Cikampek, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2019). Volume arus mudik dari arah Jakarta yang memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama menuju ke sejumlah wilayah di Jateng dan Jatim pada H-4 siang hari terpantau padat merayap.

Saat menanyakan soal keputusannya seperti apa, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, hanya menyampaikan hal yang sama dengan Luhut.

"Keputusannya saat Ratas besok, tapi ada kabar duka dari pak presiden, jadi kemungkinan akan ditunda lagi," ucap Budi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/3/2020).