Macet Parah, Jalan Margonda, Kalimalang dan Daan Mogot Perlu ERP

Kompas.com - 02/12/2019, 18:40 WIB
Foto ilustrasi Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura. Josephus PrimusFoto ilustrasi Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura.
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Belum lama ini Badan Pengelola Transportasi Jakarta ( BPTJ) mencanangkan program jalan berbayar atau electronic road pricing ( ERP). Rencananya ERP akan diberlakukan di sejumlah ruas di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Menurut Bambang Prihartono, Kepala BPTJ, ERP akan diberlakukan mulai tahun 2020 sambil menunggu regulasi yang sedang disusun sejumlah pihak.

“Kami sedang menyusun regulasi, kami berharap ada Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku mengenai pasal pungutan biaya di jalan nasional,” ujarnya dalam press conference di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: BPTJ Terus Kaji Penerapan ERP di 3 Ruas Jalan Ini

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, di Hotel Red Top, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, di Hotel Red Top, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

“BPTJ sedang mengkaji untuk memasukkannya dalam revisi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang tengah disiapkan DPR masuk Prolegnas,” ucap Bambang.

Mengenai lokasi pasti penerapan ERP, BPTJ masih melakukan survei terlebih dulu. Bambang menyebutkan, ada tiga ruas jalan yang hampir selalu macet setiap hari. Sehingga harus dikenakan tarif ini untuk mengurangi kepadatannya.

“Ada Margonda Depok, Bekasi Kalimalang, sama Tangerang di Daan Mogot. Itu tiga wilayah yang mendesak,” katanya.

Baca juga: Wacana ERP di Perbatasan Ibu Kota, BPTJ Belajar dari Kendala di Jakarta

Arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, tampak lancar pasca pembongkaran trotoar yang berada di median jalan, Jumat (4/10/2019).KOMPAS.COM/DEAN PAHREVI Arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, tampak lancar pasca pembongkaran trotoar yang berada di median jalan, Jumat (4/10/2019).

“Yang penting bagi kita bahwa semua kendaraan yang melewati ruas jalan tertentu, konsep ERP akan dikenai charge, bukan berbayar, tapi congestion charge. Setiap mobil itu penyebab kemacetan,” ujar Bambang.

Sementara soal hasil pungutan, berdasarkan studi nantinya akan masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan akan digunakan untuk pengembangan angkutan massal.

Diharapkan dengan penerapan ERP, akan menurunkan tingkat kemacetan secara signifikan. Selain itu, terjadi migrasi besar-besaran pengguna kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.

“ERP ini dampaknya mengurangi orang-orang yang menyebabkan kemacetan. Tarifnya nanti akan progresif, jadi kalau jalannya macet, tarif mahal. Kalau lancar akan rendah. Kami akan berikan insentif, nanti Pemda juga dapat dana pengelolaan,” katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X