BPTJ Terus Kaji Penerapan ERP di 3 Ruas Jalan Ini

Kompas.com - 18/11/2019, 10:15 WIB
Foto ilustrasi penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Lim Teck Kim Singapura. Josephus PrimusFoto ilustrasi penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Lim Teck Kim Singapura.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan sejumlah jalan raya penghubung DKI Jakarta akan menerapkan sistem berbayar, atau Electronic Road Pricing ( ERP) pada 2020.

Ada tiga jalan utama yang bakal menerapkan sistem ERP, yakni Jalan Daan Mogot-Tangerang, Jalan Kalimalang-Bekasi, dan Jalan Margonda- Depok.

Menurut Kepala Humas BPTJ Budi Raharjo, penerapan tersebut memang ditargetkan pada 2020. Namun hal tersebut bila dalam kondisi semua proses pembahasan dari skema-skema yang ada terselesaikan.

Baca juga: Catat, Ini 4 Ruas Jalan yang Akan Terapkan Sistem ERP

"Kami memang targetkan di 2020, tapi itu balik lagi tergantung penyelesaian skema kelembagaan, skema pembiayaan, skema teknis, dan yang paling krusial itu skema hukum. Jadi memang itu target, tapi bisa tidaknya tergantung tadi, bisa maju bisa mundur," ujar Budi saat berbincang dengan Kompas.com, Minggu (17/11/2019).

Simpang Ramanda, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Minggu (1/9/2019).KOMPAS.COM/DEAN PAHREVI Simpang Ramanda, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Minggu (1/9/2019).

Dari beberapa skema yang ada, Budi menjelaskan bila paling utama yang menjadi pokok pembahasan adalah dari sisi hukum.

Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas ada pasal yang menyebutkan bila pengaturan di jalan nasional dengan menggunakan retribusi itu tidak diperbolehkan.

Namun demikian, melihat adanya kebutuhan yang tinggi untuk meredam kemacetan lalu lintas, maka saat ini BPTJ sedang mencari skema hukum apa yang bisa memayungi aspek hukum tadi.

Baca juga: Tahun Depan Margonda, Daan Mogot, dan Kalimalang Terapkan Jalan Berbayar

"Karena itu kita ingin mencari solusi dari itu, apa yang bisa dilakukan, apakah ada kemungkinan lain yang bisa dilakukan tanpa bersinggungan dengan pasal tersebut. Jadi memang skema hukum ini paling krusial, kalau bisa selesai tahun ini bisa saja diterapkan tahun depan, tapi kalau belum selesai di tahun ini, pasti bisa mundur," ujar Budi.

Arus lalu lintas padat merayap di Jalan Sisi Selatan Kalimalang, Kota Bekasi akibat rekayasa lalu lintas, Selasa (9/10/2018).KOMPAS.com/-DEAN PAHREVI Arus lalu lintas padat merayap di Jalan Sisi Selatan Kalimalang, Kota Bekasi akibat rekayasa lalu lintas, Selasa (9/10/2018).

Namun demikian, Budi menjelaskan sembari menunggu soal pembahasan skema hukum tadi, BPTJ juga sudah mulai menjalankan pembahasan-pembahasan terkait skema-skema lainnya.

Dengan demikian, saat nanti sudah ada keputusan, sudah bisa langsung di terapkan tanpa harus menunggu kesiapan lainnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X