Komunitas Tanggapi Wacana Ganjil Genap Motor

Kompas.com - 05/08/2019, 11:18 WIB
Kendaraan bermotor melintasi Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melintasi Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Imbas dari Instruksi Gubernur ( Ingub) DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembatasan kendaraan, yaitu diperluasnya kawasan ganjil genap. Selain diperluas, peraturan ini juga berlaku bukan hanya pada mobil, tapi juga untuk sepeda motor.

Meski masih bersifat wacana, kebijakan ini menuai pro dan kontra di lapangan. Termasuk dari para komunitas motor yang sebagian besar waktunya lebih banyak menggunakan kendaraan roda dua tersebut.

Baca juga: Pembatasan Motor di Jakarta Pernah Diterapkan, Bukan Ganjil Genap

Komunitas Honda MegaPro Club (HMPC) Indonesia adalah salah satu komunitas yang mendukung diterapkannya sistem ganjil genap. Alasannya, yakni untuk meningkatkan kenyamanan di perjalanan.

"Kami mendukung, karena untuk kenyamanan di perjalanan dengan jumlah kendaraan yang sangat meningkat kita mendukung kebijakan pemerintah," ujar Wahyudi, Sekretaris HMPC Indonesia, saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Aturan Ganjil Genap Tidak Bisa Diterapkan pada Motor

Denny Yamka, dari Honda Tiger Mailing List (HTML) Selataners untuk koordinator wilayah Jakarta Selatan mengatakan, kebijakan itu masih belum layak diterapkan dan belum bisa menyelesaikan masalah yang ada.

"Perlu kajian mendalam, jika diterapkan, para pengguna roda dua akan lebih mempunyai motor cadangan. Misalnya, satu unit pelat ganjil dan satu unit pelat genap. Maka, akan menjadi lebih banyak kendaraan yang dimilikinya," ujar Denny.

Denny menyarankan, sebaiknya pembatasan kendaraaan dapat diidentifikasi untuk setiap warga dengan menggunakan kartu keluarga (KK). Misalnya, satu KK dibatasi dengan dua kendaraan mobil dan satu kendaraan motor.

Sehingga dalam setiap keluarga benar-benar lebih selektif penggunaan kendaraan tersebut, dan aturan yang sudah ada tetap dijalankan.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X