Lamban, Proyek Mobil Perdesaan Digenjot Lagi

Kompas.com - 07/12/2017, 08:23 WIB
Salah satu prototipe mobil pedesaan yang dipamerkan pada acara peluncuran Kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM di Desa Tumang, Boyolali, 30 Januari 2017. IstimewaSalah satu prototipe mobil pedesaan yang dipamerkan pada acara peluncuran Kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM di Desa Tumang, Boyolali, 30 Januari 2017.
|
EditorAgung Kurniawan

Jakarta, KompasOtomotif – Proyek kendaraan perdesaan belum juga berbuah nyata atau terealisasi sampai saat ini. Padahal ini bukan pembahasan atau barang baru di industri otomotif dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian seolah jalan di tempat.

Sebut saja, prototipe yang rencananya akan diperkenalkan pada 17 Agustus 2017 urung dilakukan sampai saat ini. Meski begitu patut diakui, perlahan Kemenperin membangun satu persatu anak tangga untuk bisa mencapai puncak. Setelah sebelumnya mengaku sudah menyelesaikan dua prototipe Generasi 2A dan Generasi 2B, dan pembinaan 1.400 industri, kali ini Kemenperin coba bersinergi bersama pada pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih, mengatakan, ini merupakan upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan perdesaan. Upaya ini sekaligus untuk membangun ekosistem yang kuat terhadap daya saing industri otomotif dalam negeri.

“Pengembangan kendaraan perdesaan membutuhkan keterlibatan, komitmen, dan sinergi dari berbagai pihak,” ujar Gati pada acara Temu Bisnis IKM Alat Angkut (Kendaraan Perdesaan) di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Baca juga : Kendaraan Perdesaan, Kesempatan atau Spekulan?

Beberapa pihak hadir yaitu perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Kemudian ada dari Bappenas, BPPT, lembaga pembiayaan seperti Astra Modal Ventura dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB),  serta organisasi dan asosiasi yang terkait dengan industri otomotif nasional seperti Institut Otomotif Indonesia (IOI), Perkumpulan IKM Komponen Otomotif (PIKKO), dan Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo).

Mobil Perdesaan di IIMS 2017Stanly/KompasOtomotif Mobil Perdesaan di IIMS 2017

Terbitnya Regulasi

Harapannya, pihak-pihak yang datang bisa memberi masukan menyoal penyusunan regulasi, penyiapan produksi, pemberian insentif, pemetaan kontribusi IKM, ketersediaan suku cadang, mekanisme perawatan dan perbaikan, serta pemasaran kendaraan pedesaan.

“Bahkan, lembaga pembiayaan dan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan turut menyumbang saran, mengenai skema pembiayaan maupun risiko keuangan yang akan dihadapi dalam program ini,” ujar Gati.

Baca juga : Ribuan IKM Lokal Digandeng untuk Proyek Mobil Perdesaan

Regulasinya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 yaitu pada klaster IV Program Pro Rakyat, antara lain program kendaraan angkutan umum murah. Pada waktu itu Budi Darmadi, mantan Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin (menjabat hingga 2014), pernah mengatakan mesin yang ideal untuk mobil pedesaan, di bawah 1.000 cc.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X