Honda dan Yamaha Terancam Denda Ratusan Miliar

Kompas.com - 04/05/2016, 09:43 WIB
Honda Vario 125 eSP Vs Yamaha Aerox 125LC. istimewaHonda Vario 125 eSP Vs Yamaha Aerox 125LC.
|
EditorAgung Kurniawan

Jakarta, KompasOtomotif – Cukup lama tak terdengar, isu soal dugaan kartel dua produsen roda dua terbesar di dalam negeri, Astra Honda Motor (AHM) dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), kini tersiar lagi. Ternyata, wasit bisnis di dalam negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serius mau membawa perkara ini ke persidangan.

“Ini akan segera sidangkan karena sudah tetapkan menjadi perkara baru di KPPU," kata Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (2/5/2016), seperti diberitakan Kompas.com.

KPPU menduga ada kesepakatan tertentu antara AHM dan YIMM yang mengatur harga jual sepeda motor model bebek dan skutik. Dirasa, banderol kedua model itu sudah kelewat batas, bahkan sampai dua kali lipat dari biaya produksi.

AHM dan YIMM adalah penguasa pasar roda dua, bila penjualan keduanya dijumlahkan melebihi 90 persen pangsa pasar. Sisanya diperebutkan, merek lain seperti Kawasaki, Suzuki, dan TVS.

KPPU menerka kerja sama AHM dan YIMM sebagai penyebab banderol bebek dan skutik di Indonesia melewati batas kewajaran. Selain itu, atas pengaturan bisnis seperti ini, AHM dan YIMM dinilai tidak akan merugi kendati volume penjualannya turun.

Fenomena itu diteliti dari laporan keuangan masing – masing produsen. Bila bukan itu motivasinya, diduga untuk mematikan usaha yang lain.

Persetujuan antara sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu adalah kartel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sanksi

Larangan praktek monopoli dan bentuk persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada pasal 11 mengenai kartel disebutkan;

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X