Menkeu Kaji Permintaan Relaksasi Pajak Kendaraan Baru Nol Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberikan tanggapan terhadap permintaan Kementerian Perindustrian mengenai pemangkasan pajak kendaraan bermotor di tengah pandemi.

Menurut dia, pada dasarnya setiap ide atau usulan baru terkait pemberian insentif untuk menggerakkan ekonomi akan dikaji oleh Kementerian Keuangan, apalagi saat ini lajunya dihadang pandemi Covid-19.

"Akan tetapi, kita akan kaji lebih dahulu (pajak pembelian mobil baru nol persen) karena sepertinya insentif untuk program pemulihan ekonomi nasional sudah banyak," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (22/9/2020).

Pada dasarnya, lanjut dia, pihak Kemenkeu telah memberikan relaksasi atau insentif pajak seperti pajak ditanggung pemerintah hingga pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

"Kita akan terus lihat lagi apa-apa yang dibutuhkan untuk menstimulus ekonomi. Kita, Kementerian Keuangan selalu terbuka terhadap ide-ide, tapi kita juga akan jaga dari konsistensi kebijakannya," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru untuk menstimulus pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif hingga Desember 2020.

"Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk relaksasi pajak mobil baru nol persen sampai bulan Desember 2020," katanya.

Menperin meyakini upaya pemangkasan pasar ini mampu mendongkrak daya beli masyarakat yang sedang menurun sehingga proses pemulihan dapat lebih cepat.

"Jika kita beri perihatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di sana," ujar Agus.

Ia menambahkan, realisasi pencapaian industri otomotif di semester pertama 2020 terbilang melambat dibandingkan periode sama tahun lalu, walau di semester kedua mulai ada perkembangan positif

"Oleh karenanya, kami berharap relaksasi pajak tersebut bisa segera dijalankan supaya memacu kinerja industri otomotif tanah air dan pemulihan ekonomi nasional," lanjut dia.