Sopir Angkutan Logistik Berpotensi Jadi Kurir Penyebaran Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan mudik Lebaran resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penerapan ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) yang hingga saat tak kunjung tuntas.

Mulai Jumat (24/4/2020), masyarakat tidak akan diperbolehkan keluar dari wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun jalan tol tetap dibuka, namun nantinya yang boleh melintas hanya angkutan logistik saja.

Namun hal tersebut justru menjadi perhatian baru, pasalnya selama ini kendaraan logistik bebas melintas tanpa tersentuh prosedur atau protokol kesehatan Covid-19.

Kondisi tersebut menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menjelaskan, membuat pengendara logistik menjadi kurir baru yang membawa virus corona ke daerah-daerah.

Lebih lanjut, Darmaningtyas menjelaskan bila pengumpan busa antarkota antar provinsi (AKAP), baik sopir sampai penumpangnya masih dicek suhu tubuh dan hal lain yang sesuai protokol kesehatan.

Sementara untuk angkutan logisitik sendiri, tidak ada pengawasannya dan siapa yang melakukan pengecekan. Sebab, bila tidak disama ratakan soal protokol kesehatan, justru pengendara angkutan logisitik berpotensi mennjadi media baru penyebaran Covid-19.

Apalagi dengan kebebasan melintas di semua zona tanap pengecualian. Artinya, akan banyak daerah-derah tertular akibat lalainya pengawasan untuk angkutan logistik.

"Intinya angkutan logistik sampai sekarang kurang pengawasan, dari pelabuhan sampai tujuan akhir. Padahal sopir truk itu paling tidak peduli dengan kesehatan dan keselamatan, mungkin karena masalah pendidikan juga. Secara prosedur berbeda dengan AKAP yang masih menjalankan protokol baik saat mau jalan atau tiba di lokasi," ucap Darmaningtyas.

Dalam konferensi video bersama YLKI, Darmaningtyas juga sempat menyinggung apakan rest area di jalan tol nantinya akan ikut menyiapkan protokol kesehatan bagi para sopir angkutan logistik.

Sebab bila tidak, maka akan sia-siapa upaya pemerintah melarang mudik untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum lainnya bila para sopir truk saja tidak ada pengawasannya.

"Karena kalau misalnya mereka juga menjadi media penyebaran virus, maka mobil penumpang dan lainnya percuma saja dilarang," ucap Darmaningtyas.