Kemenhub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Selama KTT ASEAN di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) mulai menyiapkan rekayasa lalu lintas selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di DKI Jakarta pada 5-7 September 2023 mendatang.

Berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, beberapa rekayasa yang bakal diterapkan ialah berupa perubahan arus lalu lintas, ganjil genap, buka-tutup jalan, hingga pembukaan jalur alternatif. Itu untuk memaksimalkan mobilitas para deligasi negara ketika acara.

“Kami sudah mengatur dan intens berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Juga rekayasa lalu lintas yang mungkin dilakukan, seperti penerapan ganjil genap. Lalu rekayasa lalu lintas terencana atau apabila harus diadakan diskresi," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

Baca juga: Bagian yang Dicek saat Mobil Tak Lulus Uji Emisi di Bengkel Resmi

KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZES Ilustrasi lalu lintas macet

"Perannya nanti di bawah otoritas Polda Metro Jaya,” lanjut dia.

Kemenhub juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta hingga Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg).

Adita menilai rekayasa lalu lintas pada saat penyelenggaraan KTT ASEAN tidak hanya yang sudah ditetapkan untuk ruas-ruas tertentu. Namun juga dapat bersifat situasional, tergantung pada perkembangan situasi yang mungkin terjadi pada hari pelaksanaan.

“Kalau padat, kita lakukan rekayasa. Ada ruas-ruas jalan yang ditutup, ada ruas-ruas jalan lain yang diberikan alternatif. Ada juga yang buka tutup pada jam-jam atau ruas-ruas tertentu. Ini akan kami sosialisasikan,” jelasnya.

Baca juga: Kenali Ciri-ciri Mobil Lawas yang Rawan Tak Lulus Uji Emisi

Lebih lanjut, Adita juga menegaskan bahwa transportasi massal akan beroperasi normal. Namun, katanya, tentu ada pengaturan khusus di ruas jalan tertentu.

“Layanan publik tidak bisa kita tunda atau batasi. MRT (Mass Rapid Transit) akan tetap beroperasi untuk masyarakat umum," kata dia.

"Mungkin nanti di jalur-jalur tertentu ada pengaturan khusus, seperti dari stasiun di depan Kantor ASEAN sampai GBK (Gelora Bung Karno) yang menjadi perputaran anggota delegasi. Bagaimana pun, layanan publik tidak boleh berhenti,” lanjut Adita.