Pasang Pelat Nomor Motor di Windshied, Begini Aturannya

JAKARTA, KOMPAS.com – Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor jadi komponen wajb buat motor dan mobil yang beredar di jalan. Namun, saat ini masih sering terjadi kendaraan tidak memakai pelat nomor sesuai spesifikasi.

Beberapa sepeda motor bahkan memasang pelat nomor bukan aslinya, atau memasang pelat nomor di lokasi yang tidak semestinya. Misal di kolong sepatbor atau belakang windshield.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi, mengatakan, TNKB memiliki fungsi penting sebagai petunjuk dan identifikasi suatu kendaraan bermotor.

Baca juga: Helm Lokal yang Dipakai Enea Bastianini, Harganya Rp 8,5 Juta

Lihat Foto

Pelat nomor Thailand pada skutik bergaya Thailook(Instagram Thailook Indonesia)

Penempatan pelat nomor pada dasarnya harus berada di tempat yang terlihat jelas dan tidak tersembunyi. Oleh sebab itu, pemilik kendaraan tidak bisa asal buat, asal pasang, dan modifikasi tanpa mengacu pada regulasi.

Boleh saja memasang di windshield, hanya saja pelat nomor tersebut harus bisa terlihat dengan jelas dari depan.

Menurutnya, penggunaan pelat nomor kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dalam Pasal 68, pelat nomor wajib memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku, serta harus memenuhi syarat spesifikasi yang sudah diatur.

Baca juga: Pengemudi Pemula, Jangan Terlalu Acap Injak Pedal Rem Mobil Matik

Lihat Foto

Ilustrasi motor sport 250 cc di diler motor bekas.(GridOto.com)

Peraturan perundangan ini lantas diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pasal 39 dalam peraturan ini menyebutkan mengenai unsur pengaman sebagai penjamin legalitas pelat nomor.

“Menurut pendapat saya bahwa pemasangan TNKB pada kendaraan bermotor yang tidak sesuai spek teknis atau tidak pada peruntukan merupakan pelanggaran lalu lintas,” ujar Budiyanto, kepada Kompas.com belum lama ini.

“Sebagaimana diatur dalam pasal 280 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,” kata dia.