JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf, kembali melontarkan saran agar perluasan ganjil genap di DKI Jakarta bisa dipermanenkan. Menurut Yusuf, kebijakan tersebut memberikan efek positif terhadap situasi lalu lintas Ibu Kota.
"Kalau kami ingin kebijakan ganjil genap dibuat permanen saja. Ini bukan tanpa alasan, karena kami pegang data banyak positifnya dari kebijakan ini," ucap Yusuf yang dikutip ntmcpolri.info, Senin (22/10/2018).
Berdasarkan data, selama penerapan perluasan ganjil genap tren positi cukup meningkat. Mulai dari pengguna transportasi umum yang bertambah, sampai kecepatan rata-rata kendaraan yang meningkat menjadi 25,6 kpj dari sebelumnya hanya 20,6 kpj.
Baca juga: Hingga 18 Oktober, 36.643 Mobil Langgar Ganjil Genap
Tidak hanya itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) Bambang Prihartono juga menjelaskan bila ganji genap memberikan tren positif terhadap tiga aspek, yakni modal share, kecepatan rata-rata kendaraan, sampai waktu tempu perjalanan yang terpotong hingga 50 persen.
Namun demikian, keputuan akhir mengenai penetapan permanen ganjil genap tetap berada di tangan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Karena itu, kepolisian sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan menunggu hasil keputusan final yang sedang dipelajari Pemprov DKI.
Sebelumnya, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut Budiyanto, permanen ganjil genap sudah ada dasar pertimbangan, namun memang masih mempersiapkan kajian lain sambil menunggu hasil survei lebih lanjut.
Baca juga: Perhatikan Segmen Jalan yang Masih Bebas Ganjil-Genap
Rencananya akan dibentuk sebuah tim guna melakukan kajian dari segala aspek terkait. Laporan dari tim itu diharapkan bisa keluar sebelum akhir Desember 2018 agar bisa diputuskan apakah nanti perlu dipermanenkan atau tidak.
"Kajian berupa survei seperti perbaikan luas lokasi dan waktu, kepuasan pengguna angkutan umum, survei Transjakarta, survei perubahan prilaku ekonomi retial, perubahan pengguna moda angkutan, sampai cost benefit analysis dari kebijakan ganjil genap," kata Budiyanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.