Pengamat Transportasi Minta Menhub yang Baru Tangani Masalah ODOL

JAKARTA, KOMPAS.com - Dudy Purwagandhi resmi dilantik menjadi Menteri Perhubungan (Menhub) yang baru di Kabinet Merah Putih. Kehadirannya menggantikan posisi Budi Karya Sumadi.

Meski baru menjabat, namun sudah ada beberapa masukkan dari pengamat transportasi untuk Menhub yang baru. Paling utama terkait masalah keselamatan dan pembenahan infrastruktur transportasi yang harus berlanjut.

Bicara soal keselamatan, pengamat transportasi Djoko Setijowarno, yang juga merupakan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat menjelaskan, pentingnya penyelesaian terkait kendaraan over dimension dan over load alias ODOL.

Djoko menjelaskan, sejak 2017 upaya pembenahan sebenarnya sudah dilakukan, namun masih ada kendala antar kementerian yang belum sepakat hingga akhirnya tertunda. Padahal, di lain sisi, kecelakaan terkait ODOL semakin hari semakin sering terjadi.

Baca juga: Dosa Truk ODOL, dari Bikin Rusak Jalan Sampai Tabrak Belakang

Dok. Jasa Marga Jasa Marga menggelar operasi truk ODOL di Tempat Istirahat dan Pelayanan KM 72 A Ruas Tol Cipularang arah Jakarta.

Mirisnya lagi, pengusaha angkutan dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tanggung jawab ketika terjadi insiden atau kecelakaan, sehingga tak mendapat sanksi hukum.

"Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih karut-marut di negeri ini. Bahkan, presiden terpilih harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan angkutan barang," ujar Djoko dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

Bicara kasus kecelakaan lalu lintas imbas ODOL yang sampai menimbulkan korban jiwa, belakang ini cukup banyak terjadi di beberapa wilayah hingga banyak mendapat perhatian masyarakat.

Tak hanya kecelakaan saja, keberadaan ODOL juga dianggap merugikan negara karena banyak infrastruktur jalan yang rusak imbas dilewati muatan berlebih.

Baca juga: Truk Sound Horeg dengan Speaker Besar Coba Rusak Lampu Jalan

Djoko mengatakan, jalan rel dan perairan belum maksimal digunakan untuk mengangkut logistik. Untuk itu, perlu ada kesetaraan ongkos angkutan di jalan raya dan jalan rel dengan tujuan beban jalan raya tidak berlebihan angkut barang.

KEMENHUB Razia truk ODOL serentak di Indonesia

"Logistik jalan rel masih dikenakan PPN, bergerak menggunakan BBM non subsidi dan pengenaan TAC, sehingga tarif menggunakan moda KA menjadi mahal," ujarnya.

Dengan adanya alternatif tersebut, maka secara tidak langsung juga bisa menekan peredaran truk ODOL yang sampai saat ini bebas beroperasi di jalan-jalan.