Pajak Progresif di Jakarta Naik 0,5 Persen, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi kepemilikan sepeda motor maupun mobil kedua hingga seterusnya.

Dituangkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2024, tarif pajak progresif kendaraan kini naik satu persen tiap kepemilikan lebih dari satu. Sebelumnya, kenaikkannya hanya per-0,5 persen saja.

"Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama," bunyi Pasal 7 Perda tesebut, dikutip Minggu (14/1/2024).

Baca juga: Toyota Fortuner Diduga Tabrak Belakang Truk di Tol Jagorawi, 2 Korban Tewas

Lihat Foto

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar kembali meluncurkan program pemutihan bea balik nama kendaraan (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai 3 Juli 2023 hingga 31 Agustus 2023.(DOK. Humas Pemprov Jabar)

Secara rinci, disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), tarif PKB atas kepemilikan atau penguasaan oleh pribadi adalah sebesar 2 persen untuk kepemilikan kendaraan pertama hingga 6 persen pada kepemilikan kelima dan seterusnya.

Berikut tarif progresif PKB sebagaimana kebijakan dimaksud:

• 2% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama;
• 3% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua;
• 4% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ketiga;
• 5% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor keempat; dan
• 6% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.

Sebagai perbandingan, tarif PKB berdasarkan perda sebelumnya diatur dalam Perda 2/2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, ialah sebagai berikut;

Baca juga: Ini Bedanya Wuling Binguo EV AC dan DC

Lihat Foto

Ilustrasi pajak kendaraan bermotor.(KOMPAS.com/SRI LESTARI)

• untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5%;
• untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10%.

Dengan demikian, struktur tarif progresif PKB disimplifikasi dari awalnya terdiri dari 17 lapisan tarif menjadi tinggal 5 lapisan tarif saja.

Adapun aturan daerah terbaru ini diundangkan pada 5 Januari 2024 dan dinyatakan berlaku pada tanggal tersebut. Namun realisasinya baru akan diterapkan pada tahun depan.

"Ketentuan mengenai PKB dan BBNKB sebagaimana diatur dalam perda ini mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022," bunyi Pasal 115 ayat (1).