Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/11/2022, 11:22 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Berbagai rencana terus dilakukan guna mendorong percepatan era kendaraan listrik di Indonesia. Hal tersebut sebagai upaya untuk menuju net zero emission di tanah air.

Beberapa regulasi telah dibuat, salah satunya regulasi terkait pajak kendaraan. Saat ini kebijakan fiskal tentang pajak emisi CO2 di Indonesia baru digunakan untuk melakukan konversi pasar kendaraan listrik.

Ragulasi ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 ini mengatur tentang pengenaan PPnBM pada kendaraan bermotor ramah emisi yang terbagi kendaraan listrik murni, fuel cell electric vehicle (FCEV), hingga plug-in hybrid (PHEV).

Baca juga: Polisi Antisipasi Masalah Kalau Mobil Listrik Bermasalah di KTT G20

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah mulai mengenakan pajak lebih tinggi kepada kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi paling besar. 

“Aturan pajak kendaraan bermotor yang ada saat ini di Indonesia yaitu tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), masih berdasarkan pada aturan pajak kendaraan konvensional yang ditentukan berdasarkan kapasitas mesin atau cubicle centimeter (CC),” kata Sri Mulyani pada Bloomberg CEO Forum: Moving Forward Together, Jumat (11/11/2022).

Pada aturan pajak kendaraan konvensional yaitu semakin besar kapasitas mesin kendaraan, maka pajak yang harus dibayar lebih besar. Hal tersebut lantaran jumlah gas yang masuk ke silinder kendaraan saat kendaraan digunakan juga besar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan soal Panja RUU PPSK. DOK. Sekretariat Presiden Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan soal Panja RUU PPSK.

Baca juga: Ada Perbaikan jalan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Awas Kena Macet

Maka dari itu, nantinya kendaraan bermotor yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2 lebih sedikit akan dikenakan pajak lebih rendah dari tarif PPnBM.

Regulasi ini juga untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam agenda pemerintah dalam mewujudkan ekonomi ramah lingkungan di Tanah Air.

“Makin rendah emisi yang dihasilkan kendaraan, maka pajak yang harus dibayarkan makin kecil. Maka, kebijakan itu dapat mengubah perilaku masyarakat di Indonesia,” kata Sri.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.