Luhut Ingin Percepat Peralihan Penjualan Kendaraan Bermotor ke Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar penjualan kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak (BBM) bisa segera dikurangi untuk beralih ke listrik.

Pasalnya, selama satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan yang cukup pesat. Sehingga, berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor.

Namun pergerakkan positif tersebut berbanding terbaik kepada konsumsi BBM yang stoknya terus berkurang tiap tahun. Apalagi jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah banyak yang salah sasaran, membuat beban subsidi membengkak.

Baca juga: Tanda Aki Mobil Sudah Benar-Benar Rusak

Tangkapan layar akun Instagram @luhut.pandjaitan Unggahan Instagram Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan

"Saya menemukan data yang dihitung oleh Industri Kendaraan Bermotor bahwa secara rata-rata konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1.500 liter per-tahun dan 305 liter per-tahun untuk motor," kata Luhut dalam keterangannya, Minggu (11/9/2022).

"Bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan tersebut kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi ialah beban atas subsidi BBM yang membengkak," lanjut dia.

Karenanya, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat percepatan adopsi penggunaan Electricfied Vehicle (EV) atau kendaraan listrik di Indonesia.

Di samping itu, teknologi kekinian pada industri otomotif tersebut juga mampu mengurangi emisi CO2, yang menjadi konsen dunia.

Baca juga: Antisipasi Mobil Tergenang, Ini Tempat Parkir yang Ideal Kala Hujan

Christina Hartati Phan Seremoni penyerahan puluhan unit mobil listrik Wuling Air ev pada Jusuf Hamka

"Saya melihat tujuan besar selain untuk mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi, juga untuk mengurangi emisi CO2 yang ditargetkan dapat turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang hanya dari program ini," kata Luhut.

"Lalu anggaran subsidi BBM pada akhirnya bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Hanya saja memang disadari, untuk melakukan peralihan ke EV ada beragam tantangan yang harus diselesaikan, mulai dari masalah perbedaan harga, regulasi hingga ketersediaan pilihan kendaraan.

Untuk itu, kata Luhut, pemerintah kini sedang merumuskan berbagai kebijakan mengenai pemberian insentif bagi kendaaran EV roda dua dan roda empat.

Baca juga: Cek Cara Mudah Daftar Uji Emisi Mobil melalui Aplikasi e-Uji Emisi

"Skema insentif yang akan diberikan masih dihitung bersama agar kita dapat menemukan rumusan yang terbaik demi mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di Tanah Air," ucap dia.

Selain itu, ia pun meminta tim teknis yang terdiri dari lintas Kementerian agar menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain, yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan BBM demi mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV.

"Tak lupa saya juga ingatkan agar aturan yang dibuat nanti harus relevan pelaksanaannya karena program percepatan EV ini adalah komitmen bangsa untuk mengurangi subsidi dan menurunkan emisi karbon lewat transisi energi yang ramah lingkungan," kata Luhut.