Razia dan Sanksi Jadi Kunci Penerapan Uji Emisi Kendaraan

Kompas.com - 07/01/2022, 10:22 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.comUji emisi jadi cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengendalikan polusi udara yang sudah cukup parah.

Nantinya, uji emisi bahkan direncanakan jadi syarat bagi pemilik kendaraan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sayangnya, terkait soal aturan mengenai sanksi uji emisi kendaraan, sampai saat ini belum diputuskan.

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbel (KPBB), mengatakan, razia tegas dari kepolisian jadi kunci diterapkannya uji emisi.

Baca juga: Pelat Nomor Dipasang Cip, jika Belum Bayar Pajak Tidak Bisa Masuk Tol dan Parkir

Warga menunjukkan stiker dan kartu lolos uji emisi kendaraan di Depok, Selasa (16/11/2021). Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok memberikan layanan uji emisi kendaraan roda empat secara gratis selama tiga hari ke depan.KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Warga menunjukkan stiker dan kartu lolos uji emisi kendaraan di Depok, Selasa (16/11/2021). Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok memberikan layanan uji emisi kendaraan roda empat secara gratis selama tiga hari ke depan.

“Setelah kami inisiasi dari tahun 2017 dan kemudian kita diskusikan intensif di tahun 2001 dan 2002, aturan uji emisi selalu mentok dan tidak pernah terselesaikan dengan baik apalagi diterapkan,” ujar Puput, dalam diskusi virtual (6/1/2022).

“Yang kami usulkan itu lakukan saja razia kendaraan bermotor kalau untuk mengurangi emisi,” kata dia.

Puput mengatakan, razia emisi kendaraan bermotor dapat dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali, dengan lokasi yang berpindah-pindah.

Baca juga: Bahas Desain Eksterior Mitsubishi Xpander Ultimate 2022, Makin Ganteng

Contoh, untuk wilayah Tanjung Barat, dilakukan di tiga bulan pertama. Selanjutnya di tiga bulan berikutnya razia pindah di Tanjung Priok, dan seterusnya.

Selain rutin melakukan razia, pihak berwenang juga harus menyiapkan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera. Misal dengan langsung tilang atau proses di pengadilan.

Uji emisi kendaraan di Perumahan Pesona Khayangan Depok, Sukmajaya pada Selasa (16/11/2021).Dok. Satlantas Polres Metro Depok Uji emisi kendaraan di Perumahan Pesona Khayangan Depok, Sukmajaya pada Selasa (16/11/2021).

“Dalam konteks ini pihak hakim harus menentukan sanksi terberat. Kalau menggunakan ketentuan nasional, sanksi terberat itu Rp 500.000 untuk mobil, untuk sepeda motor itu Rp 250.000,” kata Puput.

“Kalau DKI Jakarta tentunya lebih tinggi dengan adanya Perda Nomor 2 Tahun 2005, di sana dendanya bisa sampai Rp 50 juta. Tetapi itu kembali lagi ke kebijakan si hakim, seperti mungkin denda Rp 2 juta saja itu pasti akan menimbulkan efek jera,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.