Tak Ada Penyekatan di Tol, Kemenhub Rutin Gelar Pemeriksaan Acak

Kompas.com - 28/07/2021, 08:02 WIB
Penyekatan PPKM Darurat di Km 31 Tol Jakarta-Cikampek KOMPAS.COM/STANLY RAVELPenyekatan PPKM Darurat di Km 31 Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, penyekatan di ruas-ruas jalan tol dalam rangka pembatasan mobilitas di masa PPKM tak lagi dilakukan.

Namun demikian, pemeriksaan kelengkapan syarat perjalanan sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 56 Tahun 2021, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19, akan dilakukan di beberapa lokasi.

"Untuk di jalan tol sudah tidak ada (penyekatan) lagi, tapi di jalan arteri masih ada," ucap Budi kepada Kompas.com, Selasa (27/7/2021).

Pada keterangan resminya, Budi mengimbau masyarakat pelaku perjalanan, baik di wilayah aglomerasi atau jarak jauh, yang menggunakan transportasi umum atau pribadi, mempersiapkan dokumen sesuai yang telah ditentukan.

Baca juga: Update PPKM Level 4, Daftar 100 Titik Penyekatan di Jabodetabek

Kemenhub bersama dengan TNI, Badan Transportasi Jabodetabek (BPTJ), serta Dinas Perhubungan (Dishub) akan melakukan pemeriksaan secara acak dan berkala di beberapa lokasi, seperti rest area, terminal, juga pelabuhan penyeberangan.

Warga mengendarai motor melintasi di Pos Penyekatan Mobilitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Selasa (20/7/2021). Mobilitas warga di kawasan aglomerasi terpantau lebih rendah dibandingkan di hari biasa masa PPKM Darurat menyusul himbauan Menteri Agama untuk membatasi aktivitas warga untuk bepergian atau mudik pada Hari Raya Idul Adha. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Warga mengendarai motor melintasi di Pos Penyekatan Mobilitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Selasa (20/7/2021). Mobilitas warga di kawasan aglomerasi terpantau lebih rendah dibandingkan di hari biasa masa PPKM Darurat menyusul himbauan Menteri Agama untuk membatasi aktivitas warga untuk bepergian atau mudik pada Hari Raya Idul Adha. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bagi masyarakat di wilayah aglomerasi sewaktu-waktu akan kami lakukan pemeriksaan acak, jadi mohon disiapkan dokumen persyaratannya. Terlebih bagi yang wajib membawa dokumen, misalnya pengguna bus AKAP atau kapal penyeberangan, maka syarat untuk melanjutkan perjalanan harus punya kartu vaksin maupun hasil tes," ucap Budi.

Seperti diketahui, aturan perjalanan kini sudah berganti menyesuaikan pelaksanaan PPKM Level 1-4. Ada beberapa perbedaan pada masing-masing daerah.

Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi darat, umum maupun pribadi, serta angkutan penyeberangan dari dan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta daerah yang ditetapkan melalui Imendagri dalam kategori PPKM Level 3 dan Level 4, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan hasil tes negatif PCR maksimal 2x24 jam, atau antigen 1x24 jam sebelum perjalanan.

Baca juga: Imbas PPKM Darurat, Lintas Jalan Tol Akses Jabotabek Turun 40 Persen

Untuk daerah PPKM Level 1 dan 2, hasil tes negatif antigen dan PCR tetap dibutuhkan sebagai syarat, namun tidak wajib menunjukkan kartu vaksin.

Sedangkan untuk perjalanan rutin wilayah aglomerasi, hasil negatif Covid-19 dan kartu vaksin tak diwajibkan, tapi harus membawa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kementerian Perhubungan RI (@kemenhub151)

Surat keterangan yang dimaksud adalah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, atau bisa surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

Tak hanya itu, Budi juga meminta masyarkat pelaku perjalanan menyertakan syarat dokumen yang asli, karena bila diketahui palsu, maka risikonnya akan dikenakan sanksi.

"Jadi mohon bagi yang harus membawa dokumen STRP, kartu vaksin, maupun hasil tes diharapkan menggunakan dokumen yang asli. Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen yang digunakan sebagai dokumen persyaratan perjalanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ini saya tekankan termasuk tertulis di dalam SE 56 Tahun 2021," ujar Budi.

Baca juga: PPKM Level 4, Cegah Tikus Bersarang di Mesin Mobil Saat Parkir

Pengecekan PPKM Darurat Ketapang-GilimanukDok. Ajie Panatagama Pengecekan PPKM Darurat Ketapang-Gilimanuk

"Diharapkan juga mempersiapkan berkas yang lengkap, maka masyarakat dapat membantu kami dalam melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi penumpukan antrian saat pemeriksaan nanti," katanya.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.