SIM Mati Saat PPKM Darurat, Mulai Hari Ini Ada Dispensasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang dilakukan serentak di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021, kemudian diperpanjang lagi sampai 25 Juli mendatang, telah menghambat mobilitas warga.

Bagi Anda pemilik SIM yang masa berlakunya habis saat PPKM darurat dan belum sempat melakukan perpanjangan, tidak perlu khawatir.

Sebab, kepolisian memberikan waktu dispensasi perpanjangan mulai 21 Juli 2021 sampai Selasa (27/7/2021) pekan depan.

Baca juga: Pedrosa Resmi Balapan Lagi Bela KTM pada MotoGP Styria

(KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH) Sejumlah anggota masyarakat sedang membuat surat izin mengemudi (SIM) secara online di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Kedung Halang Polresta Bogor Kota, Selasa (16/1/2018).

Kepala Sub-Direktorat SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Tri Julianto Djatiutomo mengatakan, hal ini mengacu pada telegram Kapolri Nomor ST/1369/VII/YAN.1.1./2021 yang tertanggal 2 Juli 2021.

“Bagi pemegang SIM yang habis masa berlakunya pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 dapat diperpanjang pada tanggal 21 sampai 27 Juli 2021 dengan mekanisme perpanjangan,” kata Djati kepada Kompas.com belum lama ini.

Walau demikian, masyarakat yang masa berlaku SIM-nya habis pada masa PPKM darurat harus segera melakukan perpanjangan pada waktu yang ditentukan.

Baca juga: Jeep Indonesia Tarik Grand Cherokee yang Terlibat Kecelakaan Fatal

KOMPAS.COM/Dok. Kombes Pol Leonardus Simarmata Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata saat menyaksikan layanan pembuatan SIM D bagi penyandang disabiitas di Satpas Polresta Malang Kota.

Pasalnya, jika terlewat, pemilik SIM harus mengurusnya dari awal, mulai dari tes kesehatan, ujian tertulis, praktik, dan sebagainya.

“Bagi pemegang SIM yang tidak melaksanakan perpanjangan pada tenggang waktu tersebut akan melaksanakan mekanisme penerbitan SIM baru,” ujar Djati.

PPKM Diperpanjang

Dok. Tribun Jabar Petugas memeriksa surat keterangan bebas Covid-19 dan surat vaksinasi ke pengendara yang lewat pos penyekatan PPKM darurat di Tanjungpura, Karawang.

Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat. Bila tren kasus Covid-19 mengalami penurunan, maka pada 26 Juli 2021 baru akan diberlakukan pembukaan secara bertahap.

Dengan adanya perpanjang PPKM Darurat, otomatis sejumlah aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku. Termasuk syarat perjalanan transportasi darat, baik menggunakan pribadi atau umum.

Untuk aturan perjalanan transportasi darat, sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemnhub) Budi Setiyadi, sudah mengatakan mengikuti ketentuan terbaru, yakni Surat Edaran (SE) 51 Nomor 2021 yang dibuat sebagi perubahan kedua SE 43.

Aturan pada SE 51 tersebut, telah resmi berlaku sejak 19 April 2021 sebagai antisipasi menekan mobilitas masyarakat pada libur Idul Adha hingga 25 Juli 2021.

"Betul, bila dilanjut (PPKM Darurat) maka aturan untuk mobilitas darat mengikut SE (51) terbaru kemarin," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/7/2021).

Pada SE tersebut memang ada beberapa perubahan ketentuan yang dilakukan. Salah satunya mengenai pembatasan seluruh perjalanan ke luar daerah, dengan pengecualian bagi sektor esensial, kritikal, dan pelaku perjalanan dengan kebutuhan mendesak.

Untuk kategori kebutuhan mendesak, Budi menjelaskan terbagi beberapa kategori. Mulai pasien sakit keras, ibu hamil yang didampingi satu anggota keluarga, kepentingan persalinan didampingi dua orang, serta pengantar zenajah dengan jumlah maksimal lima orang.

Hutama karya Penyekatan di JTTS

Sebagai syarat, pelaku perjalanan darat masih harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis awal seperti sebelumnya.

Namun ketentuan kartu vaksin dikecualikan bagi jenis perjalanan dengan kebutuhan mendesak, dan juga para sopir angkutan logistik.

Hasil tes negatif RT-PCR dengan sampel yang diambil 2x24 jam, atau antigen dengan ketentuan pengambilan sampel 1x24 jam sebelum keberangkatan, masih berlaku. Sedangkan di luar Jawa dan Bali, hanya perlu hasil tes negatif dari PCR atau antigen saja.

Sementara untuk pekerja yang akan keluar daerah, selain syarat-syarat tadi juga perlu dilengkapi dokumen layaknya Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan dari Pemda setempat.

"Dapat juga dengan surat tugas yang ditandatangani pejabat minimal eselon 2 dan berstempel basah atau dengan tanda tangan elektronik. SE 51 Tahun 2021 ini mulai berlaku sejak 19 Juli 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian," ujar Budi.