Ini Aturan Berkendara dan Sanksi PPKM Mikro di DKI Jakarta

Kompas.com - 09/02/2021, 16:41 WIB
Petugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 pukul 00.00 WIB untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang dilarang keluar dari wilayah Jabodetabek. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPetugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 pukul 00.00 WIB untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang dilarang keluar dari wilayah Jabodetabek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi melanjutkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), namun kali ini dilakukan dalam skala mikro yang tertuang dalam Surat Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021.

Aturan pembatasan ini diterapkan mulai 9 sampai 22 Februari 2021, berlaku di tingkat Provinsi dan Kebupaten atau Kota di Jawa-Bali. Dalam penerapannya, ada beberapa hal yang berbeda karena PPKM Mikro juga mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.

Lantas apa saja yang diatur PPKM Mikro terkait mobilitas transportasi, baik umum dan pribadi, di jalan raya untuk wilayah DKI Jakarta. Pada garis besarnya ternyata tak berbeda jauh, tetap ada aturannya pada sektor transportasi umum yang tertuang dalam diktum sembilan (h) ;

"Dilakukan pengaturan kepasitas dan jam operasional transportasi umum".

Baca juga: PPKM Mikro Diberlakukan, IIMS Hybrid 2021 Diundur ke April

Namun untuk kegiatan perkantoran dilonggarkan hingga 50 persen dari sebelumnya hanya 25 persen. Begitu juga untuk kapasitas dan jam operasional restoran serta mal yang kini buka hingga pukul 21.00 WIB.

Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

PSBB Jakarta Diperpanjang

Namun demikian, aturan ini juga sejalan dengan kebijakan daerah. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai 22 Februari 2021.

Perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 107 Tahun 2021 terkait Perpanjangan Pemberlakuan Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perpanjangan PSBB untuk menekan kenaikan kasus jelang libur panjang imlek. Karena berdasarkan data, tren kenaikan kasus paparan Covid-19 selalu terjadi usai libur panjang akhir pekan.

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Penjualan Mobil Berpotensi Anjlok

"Kita ada akhir pekan panjang perayaan Imlek. Saya imbau semua jangan bepergian keluar kota, tahan diri untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian, dan sebisanya di rumah saja bila tidak ada keperluan esensial. Ini penting untuk menjaga kasus aktif tidak terus bertambah," ujar Anies dalam keterangan resminya, Selasa (9/2/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.