Ini Aturan Berkendara dan Sanksi PPKM Mikro di DKI Jakarta

Kompas.com - 09/02/2021, 16:41 WIB

Stanly Ravel

Editor

Lihat Foto

Petugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 pukul 00.00 WIB untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang dilarang keluar dari wilayah Jabodetabek.(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.

Petugas kepolisian menghalau pengendara motor yang akan masuk ke Jakarta karena tidak mengenakan masker saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di perbatasan Tangerang Selatan dengan DKI Jakarta, Sabtu (11/4/2020). Pada hari kedua pelaksanaan penerapan PSBB masih banyak pengendara yang melanggar aturan dimana masih ada yang tidak mengenakan masker, pembatasan duduk penumpang mobil serta jumlah penumpang mobil yang melebihi aturan.(ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi melanjutkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), namun kali ini dilakukan dalam skala mikro yang tertuang dalam Surat Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021.

Aturan pembatasan ini diterapkan mulai 9 sampai 22 Februari 2021, berlaku di tingkat Provinsi dan Kebupaten atau Kota di Jawa-Bali. Dalam penerapannya, ada beberapa hal yang berbeda karena PPKM Mikro juga mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.

Lantas apa saja yang diatur PPKM Mikro terkait mobilitas transportasi, baik umum dan pribadi, di jalan raya untuk wilayah DKI Jakarta. Pada garis besarnya ternyata tak berbeda jauh, tetap ada aturannya pada sektor transportasi umum yang tertuang dalam diktum sembilan (h) ;

"Dilakukan pengaturan kepasitas dan jam operasional transportasi umum".

Namun untuk kegiatan perkantoran dilonggarkan hingga 50 persen dari sebelumnya hanya 25 persen. Begitu juga untuk kapasitas dan jam operasional restoran serta mal yang kini buka hingga pukul 21.00 WIB.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.

PSBB Jakarta Diperpanjang

Namun demikian, aturan ini juga sejalan dengan kebijakan daerah. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai 22 Februari 2021.

Perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 107 Tahun 2021 terkait Perpanjangan Pemberlakuan Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perpanjangan PSBB untuk menekan kenaikan kasus jelang libur panjang imlek. Karena berdasarkan data, tren kenaikan kasus paparan Covid-19 selalu terjadi usai libur panjang akhir pekan.

"Kita ada akhir pekan panjang perayaan Imlek. Saya imbau semua jangan bepergian keluar kota, tahan diri untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian, dan sebisanya di rumah saja bila tidak ada keperluan esensial. Ini penting untuk menjaga kasus aktif tidak terus bertambah," ujar Anies dalam keterangan resminya, Selasa (9/2/2021).

View this post on Instagram

A post shared by DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (@dishubdkijakarta)

Melalui adanya perpanjangan PSBB di Jakarta, artinya kebijakan terait aturan berkendara baik mobil dan sepeda motor bagi warga tetap sama dengan sebelumnya, termasuk mobilitas transportasi umum.

Untuk mobil pribadi, taksi online atau konvensional, serta transportasi umum lainnya, kapasitas maksimal hanya 50 persen. Mobil pribadi masih bisa membawa lebih di atas 50 persen dengan tolerasi berdomisili atau tinggal di alamat yang sama.

Sistem ganjil genap dipastikan juga tidak berlaku, sementara untuk ojek online dan pangkalan, tetap bisa membawa penumpang.

"Betul, pada dasarnya masih sama dengan PSBB, namun kami sesuaikan dengan apa yang diterapkan di PPKM berbasis mikro ini," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, saat dihubungi Kompas.com, (9/2/2021).

"Perubahan dari sektor transportasi hanya pada jam operasional saja, saat ini sampai dengan pukul 22.00 WIB, untuk yang lain masih sama. Sanksi juga tetap sesuai Pergub 41," kata dia.