Jika Relaksasi Pajak Nol Persen Jadi, Begini Strategi Mobil88

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, rencana relaksasi pajak kendaraan nol persen untuk mobil baru yang diminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin), masih menjadi wacana. Keputusannya tak kunjung keluar padahal sudah menjadi perbincangan hangat.

Bahkan untuk menghadapi relaksasi tersebut, beberapa pebisnis mobil bekas sudah mulai memutar otak memikirkan strategi penjualan agar tetap bisa bersaing, salah satunya seperti Mobil88.

Menurut Halomoan Fischer, Presiden Direktur Mobil88, bila relaksasi yang diminta untuk mobil baru menjadi kenyataan atau dikabulkan, pastinya tetap berdampak meski tak begitu membuat penjualan mobil bekas akan goyang.

Baca juga: Bola Panas Wacana Relaksasi Pajak Nol Persen Mobil Baru

"Kalau sampai kejadian, secara dampak pasti ada. Paling terasa bakal ada perlambatan, itu sudah pasti, tapi memang tidak akan signifikan karena stimulus itu kan hanya sampai akhir tahun, jadi putaran yang lambat di bisnis mobil bekas juga terjadi di kurun waktu itu saja," ucap Fischer kepada Kompas.com belum lama ini.

Otomania/Setyo Adi Mobil diesel di pasar mobil bekas

Dari segi strategi, menurut Fischer, pihaknya yang pasti akan mengikuti tren pasar. Misal dengan harga mobil baru yang terpangkas akibat adanya stimulus, otomatis harga mobil bekas pun akan mengikuti.

Untuk besarannya nanti akan melihat dari berapa persen relaksasi yang diberikan pemerintah untuk mobil baru.

Namun demikian, Fischer menjelaskan bila hal tersebut tidak langsung pukul rata diterapkan untuk semua unit mobil bekasnya, tapi hanya sebagian saja.

Baca juga: Wacana Pajak Nol Persen untuk Mobil Baru, Bikin Penjualan Mobil Bekas Goyang?

Istimewa Konsumen mobil88 yang mencari mobil bekas.

"Pasti di mobil bekas ada penyesuaian, kalau tidak kita juga tidak bisa berjualan. Contoh Avanza baru turun sampai Rp 20 juta, tidak mungkin kita jual bekasnya dengan harga yang normal sekarang, otomatis kita ikuti juga," ucap Fischer.

"Tapi jangan salah, tidak semuanya turun, yang harganya kita sesuaikan hanya untuk mobil bekas yang kita beli saat keputusan relaksasi diterbitkan. Misal relaksasi keluar di Oktober awal, unit mobil bekas yang harganya disesuaikan yang kita beli di Oktober saja, untuk stok kita simpan di jual lagi saat awal 2021," kata dia.

Pemerintah

Usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait keringanan pajak pembelian mobil baru menjadi nol persen dalam tiga bulan terakhir tahun ini menuai pro dan kontra.

Tak sedikit yang menganggap prilaku tersebut tidak efektif untuk mendorong penjualan di sektor otomotif karena adanya pergeseran preverensi masyarakat atas kebutuhan tersier di tengah pandemi virus corona alias Covid-19.

Di samping itu, pemerintah telah mengeluarkan banyak relaksasi pajak. Sehingga, dalam jangka menengah, besar kemungkinan defisit anggaran semakin melebar imbas penerimaan pajak seret dan melesetnya target perekonomian tahunan.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Perindustrian Neil Iskandar Daulay masih meyakini bahwa keringanan pajak mobil baru dapat menumbuhkan pasar otomotif nasional. Sebab, mata rantai industri ini sangat panjang yang melibatkan jutaan pekerja.

"Usulan ini tentunya diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi konsumen, produsen dan pemerintah guna menjaga keberlangsungan industri otomotif, akses kendaraan pribadi yang terjangkau, penyerapan tenaga kerja hingga memberdayakan industri maupun pelaku usaha sektor lainnya," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2020).

Neil membantah pernyataan pihak tertentu yang mengatakan usulan keringanan pajak kendaraan baru tidak efektif karena masyarakat tidak akan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan tersier.

Menurut dia, dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada Agustus 2020 tercatat penjualan mobil sebesar 37.291 unit. Angka tersebut meningkat 32,2 persen dibanding Juli sebanyak 25.283 unit.

Artinya, daya beli masyarakat untuk barang mewah seperti mobil di tengah pandemi cukup tinggi, hanya saja masih terpusat pada golongan kelas tertentu. Bila ada relaksasi pajak, daya beli diyakini dapat tumbuh secara merata.

Meski demikian, pihak Kemenperin membuka luas berbagai pertimbangan dan komunikasi terhadap usulan tersebut. Kini, relaksasi pajak kendaraan baru menunggu keputusan Menkeu.