Ini Keuntungan Blokir STNK Kendaraan yang Sudah Dijual

JAKARTA, KOMPAS.com - Melakukan jual beli kendaraan bermotor menjadi hal yang lumrah dilakukan siapapun.

Menjual kendaraan biasanya dilakukan dengan berbagai alasan tentunya, seperti ingin mengurangi koleksinya atau ingin mengganti dengan jenis atau model yang kendaraan baru.

Setelah proses jual beli selesai, sebaiknya pemilik kendaraan lama segera melakukan pemblokiran identitas pada  Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Terutama bagi warga yang tinggal di daerah yang sudah menerapkan pajak progresif, seperti di DKI Jakarta.

Baca juga: Agar Tak Salah Pilih, Begini Tips Membeli Mobil Bekas

Pasalnya, jika pemblokiran tidak segera dilakukan maka bukan tidak mungkin akan terkena pajak progresif jika memiliki motor baru lagi.

Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu mengatakan, ada keuntungan yang bisa didapatkan pemilik kendaraan yang melakukan pemblokiran STNK setelah kendaraan berpindah tangan.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

Hallo Sobat Pajak. Tahukah Anda? Tarif Pajak Progresif. Pengenaan Pajak Kendaraan DKI Jakarta. Tarif Pajak Progresif dikenakan Didasarkan Atas Nama dan/atau Alamat Yang Sama. Jadi, tarif kendaraan Anda dikenakan Kepemilikan Pertama sebesar 2% hingga Kepemilikan Ke Tujuh Belas dan seterusnya Sebesar 10%. Contohnya seperti ini Sobat Pajak : Mobil: 1. Mobil Pertama Tarif 2% 2. Mobil Kedua Tarif 2,5% dan seterusnya Motor: 1.Motor Pertama Tarif 2% 2.Motor Kedua Tarif 2,5% dan seterusnya Sesuai Perda No. 2 Tahun 2015. Mau tidak kena Pajak Progresif??? Nah Sobat Pajak, cukup dengan 1 Mobil dan 1 Motor saja ya. #Pajak #PajakJakarta #PajakKendaraanBermotor #PajakProgresif #SWDKLLJ #SamsatJakarta #BapendaJakarta #TMCPoldaMetroJaya #NTMCPolri #JasaRaharja #KendaraanBermotor #JktInfo #DKIJakarta @tmcpoldametro @ntmc_polri @pt_jasaraharja @jktinfo @dkijakarta

Sebuah kiriman dibagikan oleh Humas Bapenda Jakarta (@humaspajakjakarta) pada 9 Mar 2020 jam 10:11 PDT

“Keuntungan yang pertama adalah pemilik kendaraan akan terhindar dari pajak progresif yang sudah berlaku,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (22/6/2020).

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, berikut besaran pajak progresif pribadi yang dikenakan untuk kepemilikan pertama sampai seterusnya.

Baca juga: Selain Lahir 1 Juli, Ini Syarat Lain untuk Ikut Program SIM Gratis

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tarif pajak progresif berlaku bagi pemilik kendaraan atas nama dan alamat yang sama untuk satu jenis kendaraan.

Berikut ini tarif pajak progresif untuk wilayah DKI Jakarta berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2015:

Urutan Kepemilikan Tarif Pajak

Kendaraan pertama 2%

Kendaraan kedua 2,5%

Kendaraan ketiga 3%

Kendaraan keempat 3,5%

Kendaraan kelima 4% dan seterusnya pak, naik 0.5% untuk kendaraan selanjutnya

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

Hallo Sobat Pajak. Berikut cara perhitungan Pajak Kendaraan. Besaran Pajak Tahunan STNK Kendaraan DKI Jakarta. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Besarnya = tarif PKB x Nilai Jual Kendaraan. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Nilainya: Mobil = Rp. 143.000,- Motor = Rp. 35.000,- Maka, hitung pajak kendaran Tahunan: Kendaraan Anda = PKB + SWDKLLJ Contoh: Motor Ninja 250 SL NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) sebesar Rp. 32.800.000 x 2% tariff pajak Menjadi : PKB = Rp. 656.000 SWDKLLJ = Rp. 35.000 Total Bayar = Rp. 691.000 Syarat Perpanjangan STNK tahunan 1. STNK Asli + Fotokopi 2. BPKB + Fotokopi BPKB 3. KTP asli + Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB Sobat Pajak dapat lakukan pengecekan Pajak Kendaraan Bermotor tahunan berjalan secara online melalui barcode yang tersedia, link: http://samsat-pkb2.jakarta.go.id/ dan USSD dengan menekan tombol *368*1# di handphone Sobat Pajak. #Pajak #PajakJakarta #PajakKendaraanBermotor #SWDKLLJ #SamsatJakarta #BapendaJakarta #TMCPoldaMetroJaya #NTMCPolri #JasaRaharja #JktInfo #DKIJakarta @tmcpoldametro @ntmc_polri @pt_jasaraharja @jktinfo @dkijakarta

Sebuah kiriman dibagikan oleh Humas Bapenda Jakarta (@humaspajakjakarta) pada 10 Mar 2020 jam 1:57 PDT

“Maka dari itu kami selalu mengimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta agar segera melakukan pemblokiran STNK jika kendaraan sudah dijual, agar tidak dikenakan tarif pajak progresif,” ucapnya.

Herlina juga mengatakan, untuk melakukan pemblokiran pemilik kendaraan juga tidak lagi perlu datang ke kantor Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat).

Baca juga: Catat, Pendaftaran Program SIM Gratis di DKI Dibuka 25 Juni 2020

Tetapi, pemblokiran bisa dilakukan secara online atau daring melalui https://pajakonline.jakarta.go.id.

“Dengan cara online ini pemilik kendaraan akan semakin mudah untuk melakukan pemblokiran kendaraan yang sudah berpindah tangan atau dijualnya,” tuturnya.

Selanjutnya, bagi pemilik kendaraan baru yang mendapatkan STNK sudah diblokir harus mengurus kembali administrasi kendaraannya.